Jan 102017
 

Gedung KPK, Jakarta

Jakarta – KPK memanggil 11 orang panitia pengadaan yang merupakan pegawai Badan Keamanan Laut (Bakamla), dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit Bakamla.

“11 orang saksi diperiksa untuk tersangka ESH,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Senin, 9/1/2017.

Kesebelas saksi yang dipanggil itu adalah Koordinator sekaligus anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran (TA) 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan Keselamatan Laut, E; Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla LM; Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan WSP, DT, YN DS, IA.

Selanjutnya anggota sekaligus koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla TA 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Keamanan Laut, JA; anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, TIH; Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan R; Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut, AM.

Kemudian, anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla TA 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, NI.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (14/12) terhadap Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran ESH, dan tiga orang pegawai PT MTI, HS, MAO dan DSR di dua tempat berbeda di Jakarta.

Empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, ESH sebagai tersangka penerima suap, serta Direktur PT ME, FD serta dua pegawai PT MTI, HS dan MAO sebagai tersangka penerima suap.

ESH disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan FD, HS dan MAO sebagai tersangka pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama TNI BU sebagai tersangka penerima suap. BU diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bernilai Rp 220 miliar tersebut.

ESH diduga baru menerima Rp 2 miliar sebagai bagian dari Rp 15 miliar “commitment fee” yaitu 7,5 persen dari total anggaran alat monitoring satelit senilai Rp 220 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, meski ada dugaan pemberian janji kepada atasan ESH, realisasi janji tersebut belum terlaksana.

Antara

https://web.facebook.com/JakartaGreater

  13 Responses to “KPK Periksa Panitia Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla”

  1. pertamax

  2. saat di bakamla bisa di bidik KPK.
    sebenarnya ada apa ini???

  3. payah

  4. payah,subsidi dicabut,tarif stnk/listrik naik,tpi anggaran2 dikorupsi,kemana tujuan reformasi yg didengungkan dulu!!??kok malah lbh parah dari orde yg dulu.

    • tujuan mereka supaya para koruptor itu bisa berpoligami 😀 baik resmi maupun dibawah tangan… hahahah… hancur deh, bikin malu negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia, sungguh memalukan… nasib.. nasib…

      Bagaimana ini FPI dan para simpatisannya? Apa tindakan yang akan kalian ambil pada pemimpin muslim yang berbuat seperti ini? hayoo, saya tantang kalian untuk bertindak…

      • paling ngecek rekening dulu dana dari donatur2 arab dan barisan sakit hati pilpres sudah masuk apa belum karena membuat organisasi massa tidak membutuhkan dana yg sedikit aplagi banyaknya anggota yg pengangguran

  5. Ternyata bukan hanya panak STNK, listrik dan sembako aja yang naik… . uang kommitmen fee ikutan naik juga. .. Xixixi

  6. kegawatan tingkat lanjut
    perlu komitmen besar untuk mewujudkan tindakan nyata anti korupsi dan juga anti kkn

  7. SEMUA HARGA PADA NAIK MAS…….!!!!

    ITU DI LAKUKAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERSAMA.

    YANG BELUM NAIK CUMA ONGKOS KE TOILET UMUM.MAS MASIH RP 2000.

  8. Saya setuju semua instansi Pemerintah diperiksa dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk TNI. Jangan sampai karena alasan kerahasiaan negara, terus dijadikan alasan tidak dapat diperiksa dan ternyata betul ada korupsi seperti di Bakamla. Saya khawatir dalam pengadaan barang strategis juga ada fee-fee untuk para pembuat keputusan, dan celakanya mereka akan dapat berlindung pada alasan kerahasiaan. Akibatnya industri dalam negeri akan sulit berkembang. Saya mendukung dalam pengadaan barang-barang yang bersifat rahasia sekalipun tetap melibatkan KPK.

  9. Ini rupanya yang bikin Bu Susi ngotot menjadi leading-sektor utk mengatasi tindak kejahatan dilaut…termasuk illegal fishing, karena ditenggarai banyak “pihak” yang ikut bermain baik dari sisi operasional maupun sisi pembuatan undang2.

    Hadeuh…seandainya KKP harus tunduk/dilebur jadi satu dalam wadah bekamlak, pelan2 kesungguhan niat KKP utk memajukan perikanan di Indonesia digembosi oleh “oknum2” pejabat bermental “tempe gembus” dan “cawet kutang”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)