Dec 312016
 

Langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama (Laksma) Bambang Udoyo sebagai tersangka, terkait kasus suap proyek pengadaan monitor satelite di Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapat apresiasi dari KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan langkah tersebut sebagai komitmen penegak hukum dalam mendorong perubahan di Indonesia.

Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/12), (foto : antara M Agung Rajasa)

“Kami yakin bahwa TNI sebagaimana Polri akan sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh KPK dalam mendorong perubahan di negara kita,” kata Saut Situmorang melalui pesan singkat, Jumat (30/12/2016) malam.

Saut menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi ini sudah dibangun jauh sebelum adanya kasus suap proyek ini. Selain itu, Saut mengaku KPK sudah melakukan pembahasan berbagai isu bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“KPK jauh sebelum kasus Bakamla sudah koordinasi dengan Panglima TNI membahas hal-hal yang strategis dan taktis. Jadi koordinasi KPK-TNI ini bukan proses yang tiba-tiba,” ungkap Saut.

Sebagaimana aturan yang berlaku, Bambang sebagai seorang tentara akan tunduk pada peradilan militer. Sehingga, Bambang yang menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla pun akan terus ditangani oleh pihak militer.

Proyek pengadaan monitor satelite di Badan Keamanan Laut (Bakamla) senilai Rp 220 miliar telah menjerat sejumlah nama penting (foto : CNN Indonesia/Andry Novelino)

Terkait hal itu, Saut tidak mempermasalahkan. Menurutnya dalam penegakan hukum, hal yang paling penting adalah konsisten pada peraturan yang berlaku dan dilakukan secara berkelanjutan.

“Yang paling utama, apapun yang kita lakukan dalam penegakan hukum harus sesuai dengan hukum atau UU. Sedang bagi pelanggar, yang utama ialah yang bersangkutan diadili apakah lewat koneksitas atau peradilan umum atau peradilan militer,” ucap Saut.

“(Pilihan-pilihan) ini sama-sama (upaya) penegakan hukum. Yang penting konsisten dan berlanjut,” tambah Saut.

Penetapan tersangka terhadap Bambang ini membuatnya sebagai pihak militer pertama yang terlibat dalam proyek bernilai Rp 220 miliar ini. Proyek ini anggarannya sendiri berasal dari APBN-P 2016.

Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi (tengah) digiring petugas keluar gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. (foto: TEMPO/Eko Siswono Toyudho)

Bambang yang dalam proyek ini berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga menerima suap. Sebelumnya tersangka yang diduga menerima suap adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.

Eko dalam proyek ini berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Eko yang berprofesi sebagai jaksa, proses hukumnya ditangani oleh KPK. Dia diduga menerima uang dalam pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang nilainya setara Rp 2 miliar.

Sementara untuk Bambang, Puspom TNI telah melakukan penggeledahan di perwira tinggi itu. Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko mengatakan ada barang bukti berupa uang dolar Singapura sebanyak 80 ribu dan USD 15 ribu yang diduga sebagai uang suap. Dodik mengatakan uang tersebut telah digunakan sehingga jumlahnya berkurang.

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah berstatus tersangka dalam dugaan suap proyek pengadaan barang di Badan Keamanan Laut (Bakamla). (SINDOphoto)

Pihak KPK menyebut, komitmen awal suap tersebut adalah sebesar 7,5 persen dari total proyek Rp 220 miliar. Suap itu diberikan agar tender proyek satelit itu dimenangkan kepada PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Bambang dan Eko berperan dalam pengaturan pemenangan tender tersebut.

Sebagai pihak penyuap, penyidik KPK telah menetapkan status tersangka kepada 3 orang dari pihak swasta. Yaitu 2 karyawan PT MTI bernama Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Seorang lainnya ialah seorang pengusaha bernama Fahmi Darmawansyah yang berperan sebagai penyokong dana untuk PT MTI.

Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, Kedua orang ini bersama Eko ditangkap KPK pada OTT pada Rabu (14/12/2016) lalu. Sehari kemudian, ketiganya ditahan di 3 rumah tahanan berbeda.

Sumber : detik.com

Artikel Terkait :

  13 Responses to “Langkah Puspom TNI Tersangkakan Laksma Bambang Udoyo diapreasiasi KPK”

  1. Berantas tuntas korupsi..

  2. hebatnya uang bisa membuat orang jadi terbuang..

  3. polri di harap ikut jejek TNI jikalau ada anggota yg terbukti bersalah pecat dg ngaa hormat dan penjara jgn hanya di pindah tugas

  4. lingkaran setan

  5. Hidup itu cuma satu kali….kalo kita jadi orang baik…satu kali aja cukup

  6. Berantas tuntas korupsi sampai ke vendornya.!!! siapa tahu vendornya yang kasih iming2!!!! spt di INdia rheinmettal di black list

  7. biasanya minimal 10% dari nilai proyek looh
    ternyata ada diskon 2,5% tooh

  8. Tante Mirna lihat dong jempolnya, sekalian kita main ayam ayaman