Mar 192017
 

U.S. Secretary of State Rex Tillerson tiba di Osan Air Base, Korea Selatan, 16/3/2017. (U.S. Department of State)

Seoul – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson tiba di Korea Selatan pada Jumat, 17/3/2017 sebagai bagian kedua dari lawatan Asia berpusat pada upaya menemukan pendekatan baru soal Korea Utara.

“Pendekatan baru” itu dikabarkan diperlukan setelah dua dasawarsa, kedua negara itu gagal menghentikan program nuklir negara komunis tersebut.

Tillerson, mantan eksekutif perusahaan minyak memulai kunjungan pertamanya di Asia sebagai menteri luar negeri AS di Jepang pada Rabu dan akan melanjutkan perjalanan ke China pada Sabtu.

Di Korea Selatan, ia akan mengunjungi perbatasan negara itu dengan Korea Utara, yang dijaga ketat, Zona Demiliterisasi (DMZ), sebelum bertemu Menteri Luar Negeri Yun Byung-se dan Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn, yang juga bertindak sebagai penjabat presiden.

Di Tokyo, pada Kamis, Tillerson membahas 20 tahun hubungan diplomatik kedua negara itu dan upaya lain, termasuk soal Amerika Serikat, yang memberikan dana bantuan kepada Korea Utara sebesar 1,35 milyar dolar AS “untuk mengambil pendekatan berbeda” dalam upaya menghentikan program nuklir mereka.

“Dalam menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini, jelas bahwa pendekatan yang berbeda diperlukan. Itu merupakan bagian dari tujuan saya melakukan kunjungan ke wilayah ini untuk bertukar pandangan mengenai pendekatan baru, ” ia mengatakan pada konferensi pers, yang pertama sebagai menteri luar negeri AS.

Korea Utara melakukan dua uji nuklir dan serangkaian percobaan rudal, yang diluncurkan sejak awal tahun lalu.

Pada pekan lalu, mereka meluncurkan empat rudal balistik dengan tujuan untuk mengembangkan rudal nuklir yang dapat menjangkau wilayah Amerika Serikat.

Washington menekan Beijing agar berbuat lebih banyak untuk mengendalikan program nuklir dan rudal Korea Utara. Tillerson berharap dapat memberi penjelasan kepada pemimpin China bahwa Amerika Serikat bermaksud akan meningkatkan pertahanan rudal di wilayah tersebut, kata pejabat AS di Washington.

Korea Selatan, salah satu sekutu setia AS di Asia, setuju AS memasang Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), sebuah sistem rudal di Korea Selatan.

China mengatakan radar sistem adalah ancaman bagi keamanan.

Pemilihan Tillerson menghadapi tugas rumit di Korea Selatan, akibat kekacauan politik di negeri itu setelah Presiden Park Geun-hye digulingkan pada pekan lalu karena terlibat korupsi. Pemilihan presiden akan diadakan pada 9 Mei.

Seorang politisi oposisi liberal Korea Selatan, Moon Jae-in, yang telah mempersoalkan pemasangan sistem rudal THAAD, memimpin dalam perolehan jajak pendapat.

China menolak tekanan AS untuk berbuat lebih banyak di Korea Utara dan mengatakan bahwa saat ini mereka sedang melakukan segala upaya yang dapat dilakukan tetapi tidak akan mengambil langkah-langkah yang dapat mengancam mata pencaharian rakyat Korea Utara.

China mendesak Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan uji rudal, serta meminta kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menghentikan latihan militer bersama dan mencari solusi lainnya.

Media pemerintah China menegaskan pada Jumat bahwa masalah utama dari permasalahan itu terletak pada hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

“Mereka tampaknya lupa bahwa akar masalah dari program nuklir di semenanjung Korea adalah rasa saling tidak percaya yang mendarah daging antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang sudah berlangsung sejak lama, persaingan sengit antara Utara dan Selatan,” kata terbitan luar negeri “Harian Rakyat” Partai Komunis berkuasa dalam tanggapan di halaman depan.

Tillerson juga akan bertemu dengan komandan dari 28.500 tentara AS di Korea Selatan.

Antara/Reuters

Artikel Terkait :

  27 Responses to “Mengumpulkan Asa untuk Perdamaian Korea Utara dan Selatan”

  1. Selagi ASU masih ada di dunia..dunia gk AKAN damai.. seharusnya pendekatan dgn Korut itu dgn cara menghentikan Embargo dan latihan militer besar2 yg mengganggu keamanan Korut…Korut sendiri pernah bilang jika AS berhenti melakukan Latgab dgn Korsel dan internasional mencabut Embargo maka Korut AKAN Melucuti senjata Nuklirnya

    IMHO

    • Menurutku yg bs mendamaikan duo korea ini bukan US, tp yg negara yang punya hubungan tulus dgn keduanya…. siapa lagi kalau bukan Indonesia,,,,

      Xixixixi……

  2. Nih ASU yang bikin pecah… selalu ngobok ngobok negara orang, bikin pecah belah. harusnya ASU yang di waspadai

  3. Kalo koreaelatan dan utara mau gabung, keluar dulu amerika dari korsel, spt halnya vietnam dan jerman, begitu amerika keluar dari vuetnam dan amerika dan uni soviet keluar dari jerman, kedua negara yaitu vietnam dan jerman gabung jadi satu. Begitupun dengan korsel dan korut.

  4. Setelah amerika keluar dari korea selatan maka PBB ambil alih dengan menunjuk negara netral menjadi juru runding utk mempersatukan korea, nah Indonesia adalah negara yang tepat utk jadi juru runding krn indonesia bersahabat dengan 2 negara korea tersebut.

  5. Biang keroknya usir dulu, baru NKRI masuk sebagai juru damai jadikan Jerman sebagai referensi cara menyatukan 2 negara serumpun tg berbeda ideologi!

  6. Biang keroknya usir dulu, baru NKRI masuk sebagai juru damai jadikan Jerman sebagai referensi cara menyatukan 2 negara serumpun yg berbeda ideologi!

  7. sigh
    seharusnya wajib bela negara juga dibarengi wajib belajar sejarah

  8. For 62 years, North Korea and South Korea have been divided by the Korean Demilitarized Zone (DMZ), a buffer zone that runs along the 38th parallel line and serves as the site of many skirmishes between the countries. The latest salvo? In August 2015, South Korea, angered by land mines that injured two of their soldiers, began blasting high-volume K-Pop music and pro-democracy messages towards the North.Despite thousands of years of common heritage, North and South Korea are not just divided geographically. Overly nearly six decades of separation, their economies and social structures have diverged and relations between the two nations are heated, often seeming only a few diplomatic missteps away from war (read more in North Korean Vs. South Korean Economies). Today, roughly 28,500 American troops are stationed in South Korea to help deter such an outcome (read more in Why North Korea Hates The U.S). U.S. military forces regularly take part in war games in the region. Despite all the public acrimony, North and South Korea have been meeting for decades to try to negotiate a peaceful reunificationof their countries. But is such a thing even possible anymore?Some politicians and investors have speculated that reunification between the two nations could happen in the next decade. In 2014, famed commodity investor Jim Rogerspredicted in an interview with Futures Magazine that the two nations would be unified by the end of the decade and said that a unified Korea, “will be the most exciting country in the world for a decade or two.”

    North and South

    North Korea and South Korea have been divided since the end of the Korean War. In 1948, North Korea founded a communist government. Today, it is headed by Supreme Leader Kim-Jong un, the grandson of Supreme Leader Kim Il-sung, who ran North Korea from 1948 until his death in 1994. In contrast, South Korea has a democratic political system that peacefully elects a new president every five years. North Korea relies heavily on foreign aid and has a horrendous human rights record, according to Human Rights Watch. The secretive nation also does not provide accurate economic data and has not offered official macroeconomic figures since 1965. Meanwhile, South Korea’s gross domestic product (GDP) is valued north of $1.3 trillion annually.

    Attempts to Reunify

    In 1972, the two nations met secretly to outline an agreement for a possible reunification. However, the coalition disbanded in the following year. The two countries again met in 1990, 2000 and 2007 but each time failed to reach a resolution. In 2000, 2004 and 2006, the international community gained hope about future reunification efforts after a reunified Korean team marched in the Olympics (though the nations competed separately).In recent years, South Korea’s President Park Geun-hye has pushed for reunification, and has argued that a long-desiredmerger would be a boon to South Korea’s financial andtechnology sectors due to North Korea’s wealth of human and natural resources. In July 2014, South Korea’s president appointed a special committee to prepare for possible unification between the two nations. Despite the potential economic benefits, a number of political, financial and social costs must be overcome to make reunification possible.

    Reunification Will Be Expensive

    North Korea has the least free economy in the world, according to the Economic Freedom Index. Advancing North Korea from a state-run economy under a dictatorship to a globalized 21st-century free economy will require immense time and resources.
    Just how much resources? According to South Korean
    Financial Services Commission Chairman Shin Je-yoon, modernizing North Korea’s economy could cost South Korea at least $500 billion. Shin has estimated that it will require five years, or 20 consecutive quarters, of growth to raise per capitaGDP in North Korea from roughly $1,250 (as it stands today) to just $10,000. In comparison, South Korea’s per capita GDP is already at $33,062, according to the World Bank.Paying for this effort will require tax revenue from South Korean citizens and financing from the nation’s commercial banks. Although reunification is popular in South Korea, citizens do not want to pay for it. According to a 2014 survey by Seoul National University’s Center for International Studies to the Ministry of Unification and the Korean Political Science Association, 44.3% polled said they would not pay when asked, “Are you willing to pay additional costs associated with reunification?”

    South Koreans Citizens Tepid

    In the same survey, South Koreans did not appear to have a sense of urgency about reunification. Just 25.8% of respondents said “We need to have reunification as soon as possible.” Meanwhile, 45.8% said that “While reunification is necessary, there’s no need to rush.” Approximately 30% surveyed had negative or indifferent feelings about reunification. According to the survey, 18% said, “Reunification is not absolutely necessary,” and 10.2% said, “I’m indifferent towards reunification.”Meanwhile, reunification is buoyed by the hope that younger generations of South Koreans consider it an important step in their future. However, in the same survey, of South Koreans between the ages of 19 and 29, just 28.5% said that “Reunification is very important.” Another 24.5% said that “It’s not that important,” while 7.1% reported that “Reunification is not important at all.
    “Finally, academics worry about the effect of reunification on South Korea’s democracy. Kathy Moon, the SK-Korea Foundation Chair in Korea Studies at the Brookings Institute, worries that adding 50 million North Koreans, who have only lived under communism, to a Western-style nation could test the limits of the unified nation’s culture and politics.
    “South Korea’s democracy is very young,” Moon said during one of the think tank’s podcasts in March 2015. “It has only been one generation where people have been living in a democratic system. And South Korea’s democracy is still fragile and vulnerable in many, many ways. So when I think about adding 25 million people from the North and the 50 million people from the South together and mixing them up politically, I begin to wonder what kind of a political system can manage this kind of ‘integration.’”

    What if North Korea Collapses?

    If North Korea suffers a total political, economic, or social collapse, unification may be forced on the nations regardless of public opinion polls or levels of preparedness. A collapse in North Korea could also trigger a humanitarian crisis affecting not only South Korea, but also the bordering nations of China and Russia.North Korea’s continued pursuit of a nuclear program has the potential to alienate its largest trade partner, China. China accounts for roughly 90% of all North Korea’s energy imports and most of the food that feeds its military. China could reduce aid if it perceived North Korea’s continued nuclear development as a threat against its interests.
    Jamie Metzl, a former member of the U.S. National Security Council staff, predicts that North Korea could collapse in the next decade due to broader geopolitical forces in the region. As Metzl explains in a column in The National Interest, badly needed economic reforms are underway, but the full economic liberalization cannot occur without dramatic political reform. However, Pyongyang may ultimately be forced to choose between maintaining its totalitarian regime by shutting down economic progress or allowing its citizens to grow more used to economic freedoms that could ultimately spark potential political upheaval and regime change.Under a political, social, or economic collapse, Metzl argues that North Korea would likely be unified under South Korean law, with the United Nations overseeing a referendum. In addition, China would seek to boost its trade and influence of the region.

    The Bottom Line

    The possibility of a reunification between North Korea and South Korea has been a source of interest for both nations and the world since their permanent separation more than 60 years ago. However, cultural, political and economic barriers exist and there are few opportunities for American investors at this time. A potential collapse of North Korea’s political, economic or social fabric could suddenly expedite reunification.

    • Bagi yg males baca, nih saya kutip salah satu hal paling penting dari tulihan di atas

      “According to South Korean, Financial Services Commission Chairman Shin Je-yoon, modernizing North Korea’s economy could cost South Korea at least $500 billion.”

      Artinya : “Menurut Korea Selatan. Ketua Komisi Jasa Keuangan Shin Je-yoon, memodernisasi ekonomi Korea Utara setidaknya dapat membuat korea selatan mengeluarkan biaya hingga $ 500 miliar.”

      • sama kayak reunifikasi jerman
        namun karena disiplin orang jerman sendiri mereka bangkit lagi mnjadi kekuatn ekonomi eropa

        lagipula emangnya russia dan china mau nambah lagi bertetangga langsung dgn yg sekutu dekat as
        cuma jadi anjing piaraan ama umpan

      • yah sama kayak reunifikasi jerman butuh biaya yg besar karena jomplangnya taraf perekonomian antarajerman barat dan jerman timur namun lebih besar antara korsel dan korut.

        lagipula emangnya rusia dan china mau nambah lagi punya tetangga sekutu as.

  9. Apalah artinya uang $500 milyar dbandingkan perdamaian..tetapi ASU tdk rela bila dua korea berdamai,.sebab klo damai bisa2 senjata dagangan ASU tdk akan laku..

    • yg dagang gak cuma asu loh ya

      jadi jangan heran para pemegang hak veto pbb adalah juragan2 eksportir alutsista terbesar

      xaxaxa
      padahal produk inhan kita juga pengen laku di kancah internasional

    • Makanya jgn males baca, baca tuh Copasan gw di atas dari awal sampe akhir

      Yg jd masalah itu bukan hanya duit, tapi ada bnyk faktor yg mempersulit bersatunya dua korea. Tapi ya mau gimana lg, biar dibilangin bagaimana pun ya kalau terlanjur “Cinta” dengan “ASU” ya gk bakalan masuk kekepala

    • Uang $500milyar itu setara rp6.500.000.000.000.000 (enam ribu lima ratus triliun) loh bung, dan warga korsel tdk akan mau “membayar” uang sebanyak itu demi saudaranya

      Reunifikasi juga akan berdampak pada Demokrasi korea selatan, karna korea utara dan selatan itu beda, mulai dari gaya hidup sampai Ideologi.

      Dan masalah ikutnya AS dalam masalah perdamaian dan permusuhan korea selatan dan utara, sepertinya China juga ikut andil besar dalam memanasnya hub Korea selatan dan utara, bahkan (mungkin) Rusia juga ikut campur tangan dalam memanasnya hub korea selatan dan utara, jd menurut saya “The Bad Guy” disini bukan hanya AS, tapi juga China dan (mungkin) Rusia, alasannya? Sdh sering disebutkan oleh bung @Anu

  10. test ..mendingan kawin …

  11. Korsel & Korut tidak akan bisa bersatu, karena beda sistem pemerintahan nya. Kecuali salah satu mengalah dan mau mengikuti sistem yg lainnya, seperti yg terjadi di Jerman.

  12. bangsa korea juga asalnya betanah air yang satu
    jadi pasti bisa bersatu padu menjadi korean republic
    https://www.youtube.com/watch?v=HURZSPpXD54

  13. Alternatif paling bagus dan tepat bagi Korea adalah penyatuan kedua negara…
    tapi apalah daya…

    alternatif kedua adalah menjadi tetangga yg baik karena satu rumpun…
    tapi jangan sampai kayak tetangga sebelah xixixix

  14. Bersatunya dua korea adalah atas kepentingan ASu, sehingga ASu akan lebih merejalela di asia timur, …… termasuk Indonesia, makanya tendang dari sekarang ASu dr PT. Free Port, makin lama semakin susah, …… !!!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)