Aug 072016
 

Pemerintah dalam upaya menata wilayah perbatasan selalu berpedoman pada meningkatkan kesejahteraan dengan memaksimalkan pengelolaan terhadap kekayaan-kekayaan laut, sehingga merubah hukum laut yang bersifat “uni-dimensional” menjadi “pluri-dimensional” yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut masa lalu.

Terbentang 17.504 pulau yang ada di Indonesia, 92 diantaranya adalah pulau-pulau kecil yang dijadikan sebagai titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di wilayah laut yang tersebar di 10 provinsi.

Dari sekitar 500 kabupaten di Indonesia, terdapat 26 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang menggunakan kondisi geografis untuk dipakai sebagai dasar-dasar konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea. Dalam Unclos 1982 diakui bahwa Indonesia sebagai negara Kepulauan, maka secara otomatis sesuai ketentuan di atas wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

“Kita ingin perbaiki kondisi perbatasan di Kalimantan dan Papua, Selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, selama ini belum tergarap peluang ekonomi seperti ekspor dan impor. Terlihat sekali saat saya meninjau pos perbatasan di Entikong Januari lalu, ada peluang ekspor impor tapi kita tidak gunakan dengan baik”, kata Presiden Jokowi.

Kondisi existing pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar selama ini belum terintegrasi dengan baik, setiap Kementerian “cenderung” berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing dan mengabaikan “asimilasi”. Batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga masih menjadi masalah yang memicu “konflik” hingga kini. Isu perbatasan yang kembali mencuat adalah konflik dengan Malaysia di Ambalat, Kalimantan Timur. Indonesia juga harus menghadapi Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Bukan itu saja, paling tidak lima lagi batas wilayah lain yang masih perlu kesepakatan dengan negara tetangga.

Beberapa media mensinyalir pada awal tahun 2016 terjadi pencaplokan wilayah perbatasan oleh Timor Leste, menggambarkan bahwa di wilayah selatan, Indonesia mengalami persoalan tentang garis batas dengan Timor Leste. Sementara, di utara, ada masalah perbatasan dengan Republik Palau di utara laut Halmahera, sedangkan dengan Filipina sebelah utara Pulau Miangas, dan dengan Vietnam di Kepulauan Natuna. Sementara di timur, perbatasan wilayah darat dengan Papua Nugini juga belum mencapai titik temu.

Menyatukan kepentingan berbagai pihak memang bukan hal yang mudah. Berbagai upaya terus ditempuh Indonesia, termasuk mengatasi kendala di dalam negeri seperti meningkatkan keterpaduan dan sinergi antar sektor, hubungan pusat-daerah serta hubungan daerah-daerah. Sejumlah persoalan yang masih menumpuk dan belum terselesaikan tersebut membawa implikasi pada pengelolaan kawasan di perbatasan.

Sementara itu, banyak kalangan menuding “biang keladi” permasalahan adalah tumpang-tindih program pemerintah yang project oriented, tidak komprehensif, tidak terintegrasi, tidak berkesinambungan, dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai bentuk persoalan “illegal” seperti illegal trafficking juga masih terjadi di batas wilayah perbatasan.

Kenyataan itu menegaskan adanya fenomena bahwa pemerintah belum menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan. Masyarakat di hampir semua wilayah RI yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan dan terbelakang.

Peta Wilayah Republik Indonesia

Peta Wilayah Republik Indonesia

Apa yang harus dilakukan?

“Melihat perbatasan berarti memahami apa yang ada dibelakangnya dan melakukan harmonisasi diantara keduanya.” merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam mengembangkan wilayah perbatasan.

Upaya dalam mengembangkan perbatasan tidak bisa hanya melihat dari variabel internal negara saja, namun lebih jauh harus mampu melakukan proses harmonisasi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Maksudnya adalah kedua negara memiliki kebijakan politik yang sama dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di perbatasan.

Secara filosofis, menurut Mahendra, problematika di kawasan perbatasan di Indonesia terletak pada landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita dan tujuan pendirian negara RI. Sementara pada problematika yuridis, permasalahan kawasan perbatasan tidak hanya sekedar menegaskan garis batas negara, tetapi jauh lebih penting perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan yang bersifat nasional sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (one regulation concept).

Saat ini, hampir semua negara, terutama negara maju, telah mengubah orientasi politik perbatasannya dari “hard border policy” ke “soft border policy”, yaitu dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan. Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi dunia.

Sementara itu, dalam hal tertentu Indonesia masih terlihat lebih mengedepankan faktor pertahanan dan keamanan (hankam) untuk meningkatkan ketahanan wilayah perbatasan. Kedepan, pemerintah seyogyanya lebih mendorong pendekatan pemberdayaan melalui penciptaan kegiatan produktif masyarakat di wilayah perbatasan dalam berbagai sektor, khususnya sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Di lingkungan Kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi telah menghela beberapa program terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan, terutama untuk peningkatan kapasitas dan daya saing, seperti program BOPTN, SM3T, Desa Inovasi, Teknologi Spesifik Lokasi, program pengembangan STP (Science Teknology Park), serta Program Pengabdian kepada Masyarakat. LPNK dibawah koordinasi kemenristekdikti seperti BPPT, LIPI, BATAN dan BIG juga banyak menluncurkan program untuk mendorong pemberdayaan wilayah perbatasan.

Namun, tampaknya semua itu belum cukup, karena disamping kolaborasi antar instansi masih lemah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, juga karena infrastruktur dan akses ke wilayah perbatasan masih mengahadapi banyak kendala teknis, sehingga dampaknya nyaris tidak terdengar. Di sisi lain, masih sedikit keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan wilayah perbatasan, misalnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Karena itu, perlu “re-orientasi” program untuk memperkuat pengembangan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar program-program yang berstrategi penta-helix tersebut dapat menjadi energi penggerak peningkatan PDB di perbatasan tidak saja bagi Indonesia tetapi juga dirasakan oleh masyarakat dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

 

Re-planning Wilayah Perbatasan Indonesia

Proses penataan ulang wilayah perbatasan dimulai dengan pemanfaatan IPTEK dan Inovasi. selaras dengan kondisi wilayah. Hal ini dapat ditempuh melalui program penguatan Sumberdaya, Kelembagaan dan Jaringan.

Penguatan sumberdaya dapat dilakukan melalui penguatan SDM melalui pelatihan, pendampingan, penguatan kurikulum akademi vocational, serta technopreneurship. Penguatan kelembagaan melalui Desa Inovasi, Science Technology Park, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Iptek serta pengembangan local champion. Sedangkan jaringan dapat ditingkatkan melalui peningkatan klaster industri, klaster inovasi, serta peningkatan dan penyelarasan terhadap perkembangan global.

Pengembangkan wilayah perbatasan harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui penanaman budaya Iptek di masyarakat. Dengan menanamkan budaya iptek sejak dini, akan tumbuh generasi masyarakat perbatasan kedepan yang memiliki daya pikir dinamis, kreatif, dan mandiri. Dengan cara ini kemandirian dan kekuatan masyarakat perbatasan akan meningkat sehingga akan membantu negara dalam mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan kepentingan asing.

Dalam hal ini, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga litbang diperlukan sebagai katalisator dan dinamisator yang dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi berpikir dan berperilaku “produktif” dalam mengolah sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan.

Beberapa program dukungan iptek yang dilaksanakan LPNK koordinasi Kemenristekdikti berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, di antaranya: pemanfaatan TV perbatasan, penggunaan listrik tenaga surya, program difusi teknologi atau teknologi tepat guna berbasis pengetahuan lokal, serta kajian pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk desa di perbatasan.

Adanya rentang persoalan dan tantangan wilayah perbatasan yang sangat luas maka persoalan wilayah perbatasan menjadi “pekerjaan rumah” para stakeholders menjadi cukup berat, terlebih jika dikaitkan dengan upaya mewujudkan wilayah perbatasan menjadi halaman depan. Jika itu terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan dengan mudah kita dapat mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, termasuk pengamanan sumber daya dan lingkungan, bahkan mampu mewujudkan masyarakat perbatasan yang sejahtera dan maju. karena… “Iptek selalu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan dan daya saing.”

 

Kedepannya

Selain geo-politik, laut juga memiliki peran geo-ekonomi yang sangat strategis bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Laut kita mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumberdaya terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumberdaya tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Lebih dari itu, laut juga berperan sebagai pengendali dinamika iklim global, siklus hidrologi, siklus biogeokimia, penetralisir limbah, dan sistem penunjang kehidupan (life-suporting systems) lainnya yang membuat sebagian besar permukaan bumi layak dan nyaman untuk dihuni umat manusia.

Ide “one regulation” harus mampu dikonkritkan dengan usulan pembentukan UU wilayah NKRI yang secara substansial mengatur seluruh aspek kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak berdaulat ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional, mulai dari bawah tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya, pengaturan dan pembentukan, maupun harmonisasi Institusi negara yang berkempeten dan berwewenang atas kawasan perbatasan. seluruh pemangku kebijakan dan juga masyarakat Indonesia disarankan agar mulai mengubah paradigma dan orientasi pembanguan kewilayahan NKRI konvensional menjadi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI yang komprehensif, efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

Tanpa harus menunggu lagi ide UU wilayah NKRI dan ide BNKP RI terealisasi, setiap kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI wajib memanfaatkan teknologi geospasial yang menghasilkan data dan informasi geospasial sebagai bagian dari proses perencanaan tersebut. Walaupun sesungguhnya pemanfaatan teknologi geospasial ini tidak terbatas pada kegiatan perencanaan saja, tetapi sangat penting juga untuk dimanfaatkan pada kegiatan penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI.

 

DR.Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DR.Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

 

Sumber: RISTEKDIKTI

Artikel Terkait :

  26 Responses to “Re-Planning Wilayah Perbatasan Indonesia”

  1. Komen dulu baru baca..

    • Hebat ente ,walau komen dulu tapi tetap numero uno. Bahasa yang di pakai terlalu tinggi dalam paparannya ,yang sederhana sederhana saja susah di lakukan misal ;
      Kita perlu tenaga terdidik dan trampil untuk melayani saudara kita yang jauh di pedalamam. Terobosan yang di lakukan pada masa lalu adalah mengirim guru,perawat,dokter dari ibukota propinsi bahkan dari pusat .Dan hasilnya banyak dari mereka yang gagal ,atau tidak maksimal seperti datang kerja seenaknya ,bahkan banyak yang tak betah lalu minggat karena tidak bisa menyatu dengan masyarakat setempat .
      Untuk ITU saya punya usul yang menurut saya cukup bagus berkesinambungan dan jangka panjang . Anak tamatan sekolah menengah pertama dan lulusan SLTA di daerah setempat diberi beasiswa ,ditanggung biayanya baik penginapan,kebutuhan hidup ,semua gratis .Disekolahkan di ibukota propinsi/kab/maupun pusat.Setelah lulus harus pulang mengabdi di daerah dimana dia berasal .Dengan demikian maka tak ada lagi daerah yang takpunya perawat,dokter,guru dan sebagainya .Ekonomi akan juga bergerak karena di gerakkan sendiri oleh warganya yang terdidik ,karena sudah punya sumberdaya sendiri kalau perlu di semua disiplin ilmu seperti pertanian,perkebunan ,dan lain sebagainya. Saya yakin dalam tempo cepat dia bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

      • OOT dulu deh 😀
        Yah setuju sama bung Parewa, type orang kampungan yang berijasah.
        Jadinya harus pakai bahasa muluk2 berdasar pancasila dan UUD 45.
        Bikin pusing, lol 😀

        Aku dulu malas kumpul mahasiswa indonesia yang pakai beasiswa, apalagi kumpul sama org2 KBRI, orangnya gak ada yang praktis.
        Ide terbaiknya cuma ajak anak istri buat cari kerja, lol 😀
        jadi inget, mau bikin mesin aja harus pakai pancasila. lol 😀
        😀
        Dijual ke amrik, langsung bayar urusan selesai, dapat royalti buat 7 turunan.
        😀
        Bisa fokus riset selanjutnya, gak pusing badan hukum, pungli, diancam parpol, jenderal minta jatah duit, dll.
        Praktis.
        😀

        • Yah gitulah Bung ,Kita butuh yang simple dan bisa di lakukan tak perlu muluk muluk seperti paparan di atas .Orang Indonesia jago dalam planning tapi selalu gagal dalam mewujudkannya. Pakai teori macam macam tapi akhirnya jadi macan kertas.
          Lebih bagus berdayakan masyarakat kita di perbatas dari pada datang lagi dari pusat yang kerja cuma ngejar ”proyek” seperti di tulis diatas ”Proyek oriented ” .Semakin banyak proyek makin senang banyak duit tapi jangan tanya hasil akhir sebab bukan itu ”goal ”mereka .

          • hahaha, 100% benar bung parewa. Itu yang bikin Indonesia hancur. Ada dua pengalaman :
            1. Dulu saya pernah survey potensi herbal ke pulau Rupat dekat malaysia, dgn teman dari KSA dan Singapore. Keduanya sangat mengidolakan IJASAH dari London untuk urusan apapun. hehehe 😀
            😀
            Tapi penduduk lokal, sangat jauh lebih mengerti tentang herbal dari teman kuliah saya, ahli Botani Oxford. hahaha 😀
            Tapi, ya itu, karena teman2 saya punya IJASAH dari Oxford, jadi publikasi dan risetnya dari pengalaman penduduk lokal jadi milik mereka.
            😀
            2. Berikutnya, saya ajak teman dari USA menyelam di Bunaken. Mereka katanya sudah punya IJASAH selam dg standard internasional. Yang satu akhirnya masuk rumah sakit karena terlalu cepat naik setelah kebelit karang.
            Saya cuma ketawa, mau lawan selam kok sama peternak mutiara yang bisa selam 30 menit tanpa oxygen dan hapal arus bawah air sejak masih bayi. LOL 😀
            😀
            Dua pelajaran berharga buat saya, sejak saat itu saya selalu praktis dan simple. Walaupun bidang riset saya mesin2 yang bikin puyeng. hehehe 😀
            😀
            Senang ketemu orang yang berpikiran sama, salam kenal bung Pawera, salam sejahtera untuk keluarga.
            ^_^

  2. cepat laksanakan

  3. National border security..
    Jangan telat..buat..pangkalan militer di daerah sengketa..

    • Rotasi penjaga perbatasan setiap 3-6 bulan sekali untuk menjaga kemampuan mobilitas TNI di seluruh wilayah NKRI

  4. jangan planning melulu di tumpuk di laksanain mah kaga

  5. Akhirnya pertamimin.. hehe..

  6. kepanjangan jadi gak maksud, sampe ditengah tengah udah ah cukup di sini aja bacanya

  7. hihihi… kalau ngikutin cara China, Sabah dan Serawak bisa masuk peta ya…

  8. Sementara itu, banyak kalangan menuding “biang keladi” permasalahan adalah tumpang-tindih program pemerintah yang project oriented, tidak komprehensif, tidak terintegrasi, tidak berkesinambungan, dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai bentuk persoalan “illegal” seperti illegal trafficking juga masih terjadi di batas wilayah perbatasan.

    betul itu… para mentri banyak yang gak sinkron

  9. tempatkan ratusan tank dan panser kanon diperbatasan Indonesia malaysia.. Dan tempatkan pula ratusan ribu pasukan didukung 4 skuadron tempur afache dan su 35.invasi malaysia!!!

  10. buat apa bngun perbatasan. mending dananya buat subsidi listrik 30 trilyun…yakan? pola pikir subsidi energi harus dihapus…

  11. Kalau gak mampu urus wilayah yang luas lambaikan tangan aja pada camera..
    Hahahaha..terlalu mahal perbatasan jika buat main mainan doank..gak pernah serius mesti selalu nunggu masalah baru sadar..
    Jendral jendral jangan di jakarta aja ya..tau lapangan akan lebih baik..
    Rakyat bayar gaji kalian buat bekerja bukan jadi pemalas..
    Tabokk taboookkk..

  12. MAKANYA DIK. JANGAN MIMPI BELI ALUTISTA MAHAL DAN BANYAK, PERBATASAN MASIH BUTUH DANA UNTUK PEMBANGUNAN, FASSILITAS UMUM DAN SARANA PRASARANA, MBAH KAGUM SAMA MALAYSIA DI PERBATASAN DIBANGUN MALL, SEDANGKAN DI INDONESIA WARKOP AJA SUSAH

  13. @he..nak bowo,.se x lagi..kamu gk usah komen.lbh baek kamu tidur sudah malam.besok masuk skolah.hari senen upacara.

  14. MBAH ADA USUL,
    PULAU JAWA YANG LUASNYA KURANG DARI 7 % WILAYAH INDONESIA DIHUNI LEBIH DARI SETENGAH PENDUDUK RI

    MAKA SEBAIKNYA SEPARUH PENDUDUK PULAU JAWA DI SEBAR KE PULAU LAIN TERUTAMA PAPUA DAN KALIMANTAN,TAPI DENGAN CATATAN:

    PEMERINTAH HARUS MENYIAPKAN SELURUH KEBUTUHAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR DAN JUGA LAPANGAN KERJA DAN JUGA PERUMAHAN SETARA NEGARA MAJU,

    SEKIAN,TERIMAKASIH(mungkin ini proyek seperti impossible)

  15. pemerintah tak pernah belajar dari LEPASNYA SIPADAN & LIGITAN ,TAPI INDONESIA AKAN BELAJAR JIKA YANG LEPAS ADALAH PULAU KALIMANTAN!!!!!!saya kagum dengan malaysia mereka memperhatikan perbatasan dengan pembangunan yang harus baik dari tetangganya,sedangkan indonesia hanya dengan membangun monumen dan angan angan!!!!

  16. NEGARA YANG AMAN BUKAN CUMA ALUTISTANYA YANG CANGGIH DAN BANYAK DEK TAPI RAKYATNYA YANG SEJAHTERA , INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA MEMADAI, BISA MAKAN PERUT KENYANG MALAM NGOPI DAMAI JAUH DARI PERANG

  17. he bowo..commentmu selalu ngelantur.kamu itu makhluk apa‘an sih.

  18. MARI JAGA PERBATASAN DARI PARA BERUK MALON BODOH YANG SUKA MALING DISINI KAH KAH KAH

  19. Itu peta NKRI tahun berapa ya? sebab ada beberapa keadaan yang tidak aktual, seperti:
    – menggunakan kata Irja (irian jaya) -> seharusnya papua
    – ada irja (papua) tengah -> wilayah ini tidak ada
    – tidak ada provinsi kalimantan utara (kaltara)

    CMIIW

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)