Sep 212016
 

Pada tanggal 25 Agustus 2016, Defense News melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS mulai mendekati sejumlah negara terutama tentang prospek norma-norma internasional yang baru untuk memandu ekspor kendaraan udara nirawak bersenjata (UAV).

Proposal satu halaman Departemen Luar Negeri, berjudul “Usulan Bersama Deklarasi Prinsip-prinsip untuk Ekspor dan Penggunaan selanjutnya Unmanned Aerial Systems (UAS) Bersenjata atau Kemampuan Menyerang”, bukan untuk mengikat aturan, tetapi sebaliknya, menganjurkan tindakan yang bertujuan menghasilkan transparansi dan kebijaksanaan dalam penjualan UAV bersenjata.

Menurut Defense News, proposal menyerukan lima pertimbangan utama:

  1. Pengguna akhir memahami tentang hukum internasional, terutama Hak Asasi Manusia.
  2. Komitmen penjual dalam mengikuti undang-undang kontrol senjata yang ada atau perjanjian (misalnya Missile Technology Control Regime atau MTCR);
  3. “Riwayat mengenai kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan komitmen” dari pengguna akhir;
  4. Penjual menawarkan dan menjaga transparansi dalam hubungan mereka;
  5. Sebuah komitmen untuk memastikan bahwa penjualan dan penggunaan kemampuan drone bersenjata dilakukan dengan bertanggung jawab oleh semua negara.

Sementara seorang pejabat Departemen Luar Negeri telah memberitahukan Defense News bahwa dokumen tersebut adalah “komitmen politik” dan bukan seperangkat aturan yang mengikat secara hukum, itu bisa menjadi “langkah pertama” menuju langkah-langkah yang lebih tegas.

Apakah itu berarti kontrol ekspor baru (mirip dengan MTCR) masih belum diketahui. Dikatakan bahwa AS secara aktif bekerja untuk mengamankan dukungan dari “banyak negara”.

Defense News mengutip analisis perusahaan industri Avascent, yang percaya bahwa pasar UAV bersenjata akan membengkak menjadi US $1,7 miliar per tahun pada tahun 2024 (dari US $187 juta pada tahun 2014).

Sumber: Defense News

Artikel Terkait :

  14 Responses to “AS Usulkan Aturan Baru Untuk Pasar Drone Bersenjata”

  1. test

    • Amerika ketakutan dia tdk bs sepenuhnya memonopoli/mengontrol perkembangan drone setiap negara makanya bikin yg aneh2 spt ini

  2. Pertamax

  3. peraturan supaya USA bisa mengontrol lainnya tp tdk berlakuku baginya.
    http://www.kw-militer.com

  4. Mulai ketakutan dia..dengan perkembangan teknologi diluar negaranya..

  5. aturan ini dibuat seakan akan usa ingin memonopoli pnjualan drone, biar drone tidak jatuh ketangan negara2 yg ga sepaham dgnnya, dgn mengangkat isu2 sperti HAM yg udah mnjadi jualan politik nya selama ini, kalo ga taat embargo,”, untungnya indonesia udah sedikit sedikit menguasai teknologi drone ini, jdi ga perlu takut dgn aturan2 kaya gini..

  6. percuma pakai peraturan. poin poinnya ngaret terserah si asu yang nilai sesuai atau tidak . jika nurut peraturan lolos, sparepart dateng. jika ga nurut peraturannya bisa melar menyentuh pelanggaran. otomatis sparepart di embargo

  7. Aturan atau “mengatur” negara produsen drone tuh? Hayooo…

  8. imagenya pakai dronenya Turki #turkeystrong

  9. peraturan yg aneh…yg sering ngebunuh orang pake drone siapa? buat peraturan nuklir juga yg pernah ngegunain siapa??? negara SETAN…

  10. standar ganda

  11. dia yg ngajari dunia tentang HAM dia pula yg sering langgar ham…..

  12. sakit memang ni negara … kronis

    bentar lagi mati paling

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)