Myanmar Bisa Dinyatakan Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Kasus Rohingya

Penyelidik PBB sebut Myanmar bisa dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya. Foto/Istimewa

Naypyidaw – Penyelidik HAM PBB mengatakan laporan dari negara Arakan bagian utara Myanmar menunjukkan situasi yang sangat dekat dengan kejahatan kemanusiaan. Negara bagian Arakan adalah lokasi kekerasan Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya yang telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan kehidupan mereka.

“Saya mendapatkan laporan dari dalam negeri dan dari negara tetangga, juga, tentang hal-hal yang tidak digambarkan oleh pemerintah. Kami melihat sangat banyak grafis dan foto serta klip video yang sangat mengganggu,” ujar Pelapor Khusus HAM PBB di negara itu Yanghee Lee seperti dikutip Time, (12/11/2016).

Lee meminta pihak berwenang di Myanmar untuk memungkinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan ke bagian utara Arakan, yang dikenal sebagai Rakhine. Situasi yang memanas di Arakan membuat sekitar 21 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh.

Yanghee Lee menyatakan ketidapuasannya dengan pemerintah karena mengawasi perjalanan sekelompok diplomat asing dan pejabat PBB ke beberapa lokasi kejadian. “Tidak ada satu pun yang harus merasa puas dengan perjalanan ini,” katanya.

“Ini adalah tur. Meskipun ada kehadiran keamanan di sana, orang-orang mulai keluar dan mencoba untuk berbicara dengan delegasi ini. Dan tentu saja, setelah itu, kami juga mendengar ada aksi pembalasan. Orang-orang ini diburu,” ungkap Lee.

Pada 9 Desember lalu, 14 misi diplomatik termasuk kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Prancis menyerukan kepada Myanmar untuk memberikan lembaga kemanusian akses penuh dan membuka wilayah Arakan utara. Mereka mencatat bahwa puluhan ribu orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk anak-anak dengan gizi buruk yang akut, tidak mendapatkan bantuan selama hampir dua bulan.

Myanmar telah mengisolasi wilayah Arakan utara karena tengah melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembersihan. Operasi ini dilakukan menyusul serangan terhadap tiga pos penjaga di perbatasan pada awal Oktober lalu. Sembilan polisi tewas dalam serangan diman pemerintah Myanmar menuduh telah dilakukan oleh gerilyawan Islam.

Tapi kekhawatiran muncul terhadap nasib jutaan warga Rohingya yang tinggal di daerah itu ditengah-tengah tuduhan pemerkosaan, pembunuhan di luar hukum dan pembakaran sejumlah desa oleh militer Myanmar. Namun semua tuduhan itu disangkal oleh pemerintah Myanmar.

PBB desak Aun San Suu Kyi untuk menghentikan pembersihan etnis Rohingya. Foto/Istimewa

PBB Desak Suu Kyi Hentikan Pembersihan Etnis Muslim Rohingya

Sebelumnya, PBB telah menyerukan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan kepala pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menghentikan pembersihan etnis Muslim Rohingya. PBB meminta Suu Kyi untuk mendengarkan suara hatinya dan menghentikan kekerasan terhadap minoritas Rohingya.

“Saya menyerukan kepada Daw Aung San Suu Kyi untuk mendengarkan suara batin dan berbicara langsung dengan orang-orang dari Myanmar,” kata Penasihat Khusus PBB Sekretaris Jenderal di Myanmar, Vijay Nambiar, merespons dalam sebuah pernyataan resmi.

“Orang-orang dari semua masyarakat di Myanmar harus bersama-sama menentang kekerasan, perpecahan dan disintegraso yang sedang dihasut oleh kelompok kriminal di daerah,” sambungnya seperti dikutip dari Independent, (9/12/2016).

“Selain itu, pengulangan dari janjinya untuk mengatasi akar penyebab yang mempengaruhi penduduk setempat, yaitu bahwa kewarganegaraan dan status, dan untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi sejak 2012, akan mampu meredakan ketegangan,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal sebagai The Lady itu dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991. Ia mendapatkan Nobel Perdamaian atas perjuangannya untuk mencapai demokrasi, hak asasi manusia dan konsiliasi etnis dengan cara damai. Namun ia bungkam atas pembakaran desa-desa atau kuburan massal di wilayah Muslim yang ada di negaranya.

Sebaliknya, ia telah berulang kali membela pembersihan, menyerang intervensi asing di wilayah tersebut dan menuntut: “. Menunjukkan sebuah negara tanpa masalah hak asasi manusia”

Sumber : Sindonews.com