Rusia : Pemerintah Suriah dan Oposisi Sedang Berunding

Moskow/Beirut – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 27/12/2016 mengatakan pemerintah Suriah berkonsultasi dengan oposisi sebelum kemungkinan perundingan damai.

Sementara kelompok oposisi yang didukung Arab Saudi mengatakan tidak tahu menahu tentang negosiasi namun mendukung gencatan senjata.

Dalam wawancara dengan kantor berita Interfax, Lavrov tidak mengatakan di mana konsultasi telah dilaksanakan atau kelompok oposisi mana yang ikut serta.

Rusia, Iran, dan Turki mengatakan pekan lalu bahwa mereka siap menjadi perantara perjanjian damai setelah melakukan perundingan di Moskow, di mana mereka menerima pernyataan yang menetapkan pokok-pokok yang akan diikuti oleh semua perjanjian.

Persiapan untuk perundingan ini, yang tidak akan mengikutsertakan Amerika Serikat dan berbeda dengan negosiasi intermiten yang ditengahi oleh PBB, masih belum jelas, namun Moskow mengatakan akan bertempat di Kazakhstan, negara sekutu yang dekat.

“Selama pertemuan terakhir di Moskow dengan kolega saya dari Iran dan Turki, kami menyepakati deklarasi gabungan di mana kami menyatakan kesiapan untuk menjamin perjanjian antara pemerintah Suriah dan oposisi di masa mendatang,” disampaikan Lvrov kepada kantor berita Interfax dalam sebuah wawancara.

“Negosiasi tentang hal itu sedang berjalan,” ujarnya. Interfax mengatakan dia merujuk pada perundingan antara oposisi dan pemerintah Suriah.

George Sabra, anggota Komite Negosiasi Tinggi (HNC), sebuah lembaga yang menyatukan lawan politik dan bersenjata dari Presiden Bashar al Assad, mengatakan tidak tahu menahu perihal konsultasi tersebut.

HNC menyatukan kelompok bersenjata yang memerangi Bashar di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah.

HNC ikut serta dalam upaya melakukan pembicaraan damai yang gagal tahun ini. HNC didirikan di Arab Saudi dengan dukungan Riyadh pada Desember 2015.

Koordinator umum HNC, Riad Hijab dalam sebuah pernyataan mendesak kelompok pemebrontak untuk bekerja sama dengan “upaya regional yang tulus” untuk mencapai gencatan senjata, namun mengatakan bahwa HNC tidak diundang dalam konferensi apa pun.

Hijab menyampaikan langkah-langkah membangun konferensi diperlukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi perundingan transisi politik, yang akan diselenggarakan di Jenewa dan disponsori oleh PBB.

“Kami mendukung peralihan dalam posisi beberapa kekuatan internasional serta upaya positif dan tulus yang dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan aspirasi rakyat Suriah,” disampaikan Hijab dalam pernyataan tertulis yang dibagikan ke media.

HNC mengatakan pihaknya ingin melihat gencatan senjata yang meliputi seluruh Suriah, selaras dengan resolusi PBB sebelumnya yang melarang pengunaan senjata terlarang seperti bom barel dan zat kimia.

Resolusi itu meminta semua pengepungan dibuka, akses bantuan kemanusiaan, serta penghentian serangan udara dan pemindahan paksa.

Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov lebih lanjut mengatakan pihaknya telah mendiskusikan rencana perdamaian bagi Suriah dengan Menteri Dalam Negeri Amerika, John Kerry, dalam sebuah sambungan telepon Selasa lalu, tanpa keterangan lebih lanjut.

Lavrov juga mengatakan kepada Kerry bahwa keputusan Amerika untuk menghapus beberapa larangan mempersenjatai pemberontak Suriah dapat berujung pada korban jiwa yang lebih banyak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova sebelumnya mengatakan pelonggaran pembatasan dapat secara langsung mengancam pasukan Rusia di Suriah.

Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia, Iran, dan Turki serta Assad telah menyepakati Astana, ibu kota Kazakhstan, akan menjadi tempat perundingan damai Suriah.

Pejabat Rusia mengatakan persiapan perundingan tersebut sedang berjalan, namun undangan bagi peserta belum dikirimkan dan waktu pastinya belum diputuskan.

Pejabat, yang juga mengatakan pertengahan Januari sebagai kemungkinan tanggal perundingan itu, mengatakan terlalu dini untuk berbicara tentang kontak dengan HNC.

Lavrov berbicara dengan Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turki melalui telepon pada Selasa. Kedua pihak setuju untuk mendorong gencatan senjata di seluruh negeri di Suriah dan untuk mempersiapkan perundingan di Astana, disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kantor berita RIA mengutip sumber diplomat anonim yang mengatakan perwakilan dari militer Rusia dan Turki mengadakan konsultasi dengan oposisi Suriah di Ankara tentang kemungkinan gencatan senjata seluruh negeri.

Secara terpisah pada Selasa lalu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan dirinya memiliki bukti bahwa pasukan koalisi yang dipimpin Amerika di Suriah memberikan dukungan ke “kelompok-kelompok teroris” termasuk ISIS dan kelompok militan Kurdi YPG dan PYD. Kementerian Luar Negeri Amerika menyebut tudingan itu “menggelikan”.

Menteri Pertahanan Iran, Hossein Dehghan mengatakan kepada stasiun TV negeri yang didukung Rusia, RT TV dalam sebuah wawancara, bahwa Arab Sudi seharusnya dilarang ikut serta dalam proses perdamaian Suriah, dilaporkan oleh kantor berita RIA.

RIA mengutip Dehghan yang mengatakan desakan penurunan Assad oleh Riyadh berarti Arab tidak memiliki tempat di dalam perundingan mana pun.

Dia juga mengatakan Bashar semestinya berhak mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya jika dirinya mau, dilaporkan oleh RIA.