Polemik Kasus Dugaan Makar

Gedung DPR RI (Antara)

Polemik Kasus Dugaan Makar 1

Jakarta – Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Mayjen (Purn) Syamsu Djalal meminta kepolisian untuk tidak memaksakan pengenaan pasal makar kepada sejumlah orang yang dituduh merancang rencana aksi tersebut.

“Jangan dipaksa-paksakanlah atau jangan diada-adakan (pengenaan pasal makar),” katanya yang juga eks Dan Puspom TNI di Jakarta, Rabu (11/1) malam.

Ia menambahkan jika kepolisian tidak menemukan tuduhan makar itu, maka dengan berbesar hati untuk tidak melanjutkan penanganan perkara itu.

Sebenarnya, kata dia, mereka yang dituduh merancang makar itu hanya menginginkan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila dengan mengkritik. “Jadi bukannya makar,” tandasnya.

Disebutkan, makar itu dilakukan jika seseorang memiliki kekuatan atau massa besar bersenjata. “Atau bisa dikatakan kudeta,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau Polri tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menangani sejumlah orang yang dituduh merancang makar.

“Kami menerima pengaduan dari putri Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoeputri, dan kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas terkait penanganan pemeriksaan tertuduh makar, dengan cara interogasi,” kata Fadli Zon, ketika menerima kunjungan delegasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Fadli berpendapat ada perbedaan penanganan dari Kepolisian dalam proses pemeriksaan kasus makar dengan kasus penodaan agama.

Pada perkara penodaan agama, menurut dia, penanganannya terlihat sangat hati-hati, tapi dalam penanganan tuduhan makar dilakukan secara serampangan.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, dirinya menerima pengaduan dari Rachmawati Soekarnoputri yang dituduh berbuat makar karena mengusulkan kepada MPR agar UUD 1945 dikembalikan ke UUD 1945 murni.

Farid mensinyalir, sejumlah persoalan yang muncul di tengah bangsa Indonesia saat ini karena adanya agenda terselubung dari asing untuk merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fahri Hamzah Siap Jadi Pengusul Pansus Makar

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan siap menjadi salah satu pengusul pembentukan Panitia Khusus Kasus Makar karena mulai berjalan pengadilan terhadap pemikiran yang berkembang di masyarakat oleh negara.

“Kalau pansus itu merupakan usulan anggota, silakan saja. Saya sendiri mau menjadi pengusul,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini di Indonesia mulai berjalan pengadilan terhadap pemikiran seseorang dan kondisi itu tidak baik untuk negara demokrasi.

Dia menegaskan dalam negara demokrasi tidak mengadili orang yang berpikir dan berpendapat namun mengadili penjahat.

“Demokrasi tidak mengadili pikiran, negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengusulkan dibentuknya Pansus Dugaan Makar terkait tuduhan makar kepada 11 aktivis dan tokoh nasional karena kasus itu dinilai dipaksakan.

“Saya usulkan agar dibentuk Pansus, supaya masalah ini terang benderang dari mana asal usulnya. Saya minta kepada pimpinan DPR mendukung pembentukan Pansus,” kata Wenny di Jakarta, Selasa (10/1).

Untuk itu, Wenny juga mengusulkan agar sejumlah tokoh yang menjadi tersangka kasus makar menemui Komisi III DPR untuk mendorong terbentuknya Pansus Makar.

Hal itu menurut dia karena pemeriksaan penyidik Polri terhadap para tersangka kasus dugaan makar tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Saya sebagai mantan penyidik, mendengar keterangan dari saudara soal pemeriksaan itu, saya terus terang merasa geli,” katanya.

Kapolda Metro Tegaskan Temukan Aliran Dana

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menegaskan penyidik menemukan aliran dana yang diduga untuk logistik pertemuan membahas upaya makar.

“Aliran dana ada kita punya bukti,” kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta Rabu, 11/1/2017.

Iriawan tidak mempermasalahkan pihak tersangka yang menyangkal adanya dugaan aliran dana untuk logistik pertemuan mengenai percobaan makar.

Penyidik kepolisian menurut Iriawan tidak membutuhkan keterangan atau pengakuan dari tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemufakatan jahat atau upaya makar.

“Ada saksi dan surat bukti adanya petunjuk, kami sudah memenuhi bukti-bukti permulaan yang cukup jadi kita tetap jalan,” tegas mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Iriawan juga tidak mempermasalahkan tersangka menemui anggota DPR RI dalam rangka meminta penghentian kasus yang dituduhkannya tersebut.

Iriawan menuturkan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, sehingga tidak salah menerima pengaduan dari salah satu warga Indonesia.

“Ya boleh itu kan tugas DPR untuk mengakomodir yang disampaikan rakyat,” ujar Iriawan.

Sebelumnya, Rachmawati menemui anggota DPR RI untuk menjelaskan kasus yang menyeretnya terkait dugaan upaya makar terhadap pemerintahan sah.

Rachmawati meminta DPR RI membantu agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus tindak pidana pemufakatan jahat yang juga menyeret aktivis Sri Bintang Pamungkas, musisi Ahmad Dhani, purnawirawan perwira tinggi TNI Kivlan Zein dan Ratna Sarumpaet.

Polisi Lanjutkan Kasus Rachmawati Soekarnoputri

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan akan melanjutkan kasus dugaan upaya makar atau permufakatan jahat yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri, 10/1/2017.

“Kami maju tak gentar, maju terus,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa, 10/1/2017, menanggapi permintaan politikus Gerindra Fadli Zon agar polisi menghentikan penyidikan kasus Rachmawati.

Kombes Argo mengatakan penyidik kepolisian masih menyusun berkas berita acara pemeriksaan Rachmawati dengan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Terkait dengan keberatan pihak tersangka soal dugaan aliran dana Rp300 juta untuk pertemuan upaya makar, Argo menyatakan uang itu diduga untuk logistik termasuk konsumsi pada beberapa pertemuan.

Kombes Pol Argo meminta masyarakat menunggu penilaian jaksa terhadap berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka terkait dengan dugaan aliran dana tersebut.

“Semua kan memiliki maksud yang berbeda-beda, kalau saya kan sesuai UU,” ujar Kombes Pol Argo.

Kombes Pol Argo mengungkapkan pertemuan yang membahas dugaan upaya makar terjadi beberapa kali atau lebih dari 10 pertemuan sebelum aksi doa bersama pada 2 Desember 2016.

Sumber : Antara

Leave a Reply