Rusia Ingin Bangun Pangkalan di Kalimantan

dok. Kapal Latih RFS Perekop 310 Rusia. (Mil.ru)

Samarinda – Perusahaan asal Rusia yang bergerak di bidang pertambangan dan pembangunan rel kereta api, PT Blackspace, ingin membangun 10 unit sarana dan prasana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan gudang pendingin di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Nursigit mengatakan, 5/2/2017, rencana pembangunan sarana pelabuhan perikanan dan ruang pendingin, termasuk di wilayah Kalimantan Utara itu, telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Usulan pembangunan pelabuhan perikanan dan ruang pendingin itu telah ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan telah kami kirim langsung ke Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat elektronik agar cepat sampai,” ujar Nursigit.

Ke sepuluh pelabuhan perikanan dan ruang pendingin yang akan dibangun PT Blackspace, adalah PPI Selili Kota Samarinda, PPI Sambaliung Kabupaten Berau, PPI Sangatta Kabupaten Kutai Timur, PPI Senaken Kabupaten Paser, PPI Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara, PPI Manggar Baru Kota Balikpapan, dan PPI Tanjung Limau Kota Bontang.

“Perusahaan asal Rusia itu juga ingin membangun tiga pangkalan dan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Nunukan, PPI di Sebatik dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Tarakan,” ujar Nursigit.

Dia mengharapkan rencana pembangunan sarana dan prasarana PPI yang saat ini, masih beroperasi dapat meningkatkan mutu hasil tangkap nelayan laut, baik itu berupa ruang pendingin maupun untuk pelayanan transaksinya.

“Misalnya, PPI Selili Samarinda yang masuk katagori kelas D, pada 2016 berhasil meraih predikat penilaian tertinggi secara nasional dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga rencana PT Blackspace untuk membangun sarana dan prasana PPI di Kaltim maupun di Kaltara wajib didukung,” ujarnya.

“Melihat keberadaan PPI Selili saat ini, kami berharap PT Blackspace dapat segera merealisasikan rencana pembangunan, mengingat saat PPI tersebut sudah tidak relevan lagi dengan jumlah orang yang melakukan transaksi jual beli maupun keluar masuk kendaraan,” ungkap Nursigit.

Antara