Indonesia Peringatkan Australia

Manusia Perahu yang bertolak dari Laut Indonesia menuju Australia (photo:abc.net.au)

Gaya diplomasi Indonesia akhir- akhir ini semakin berwibawa dan tegas.  Pada 16 Agustus 2013 lalu Presiden SBY mengingatkan negara-negara tetangga untuk tidak berpikir atau mencoba mengutak-atik wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gaya diplomasi Presiden SBY tersebut menular ke Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.

Bertempat di New York, Amerika Serikat, Indonesia peringatkan Australia untuk tidak mengambil kebijakan yang melanggar kedaulatan Indonesia menyangkut penanganan masalah manusia perahu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan sikap Indonesia, ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Marty dan Bishop bertemu sehari sebelum pembukaan Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-68.

“Kita tegaskan Indonesia tidak bisa menerima kebijakan apa pun dari Australia yang sifatnya melanggar kedaulatan Indonesia,” kata Marty kepada wartawan usai serangkaian pertemuan multilateral dan bilateral. “Saya kira, tadi pesannya sudah diterima secara loud and clear (dengan sangat jelas),” ujar Marty.

Menteri luar negeri kedua negara bertemu untuk membahas persiapan kunjungan Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott ke Jakarta 30 September mendatang. Marty mengungkapkan, Bishop juga menjelaskan kembali upaya-upaya yang akan dilakukan Australia dalam mencegah arus kedatangan manusia perahu ke negaranya.

“Beliau juga menggarisbawahi bahwa langkah-langkah yang direncanakan oleh Pemerintah Australia akan dipastikan tidak melanggar kedaulatan Indonesia,” ujar Marty.

Marty mengingatkan kembali mitranya itu bahwa Indonesia dan Australia telah menjadi ketua bersama Bali Process yang merupakan kendaraan bagi kedua negara dalam memimpin penangan masalah penyelundupan manusia. “Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, tapi secara lebih tertata, tertib dan sesuai dengan penghormatan kedaulatan masing-masing negara,” kata Marty.

Masalah manusia perahu akan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan PM Abbott-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 30 September 2013.

PM Australia yang baru Tony Abbot berjanji akan keras terhadap Manusia Perahu (photp:abc.net.au)

Kebijakan Baru PM Tony Abbott
Upaya menangkal kedatangan manusia perahu dan penyelundupan manusia menjadi salah satu prioritas Perdana Menteri Australia Tonny Abbott di awal kepemimpinannya. Selama kampanyenya, Abbott berkomitmen akan menuntaskan masalah manusia perahu dengan keras.

Setelah Abbot dilantik pada Rabu, 18 September 2013 dia langsung menjalankan agenda kontroversinya untuk menghentikan manusia perahu pencari suaka mendatangi negeri Australia dengan mengembalikannya ke laut Indonesia. Padahal para pencari suaka mayoritas bukan warga Indonesia. Ini berarti Abbot akan memberikan masalah baru bagi Indonesia. Jika manusia perahu lolos dari laut Indonesia menuju Australia, maka Abbbot akan memerintahkan pasukannya mengembalikannya ke Indonesia.

“Pada suatu hari, bisa jadi Rabu, saya berharap Operasi Kedaulatan Perbatasan dapat dimulai,” kata Abbott kepada wartawan. Ia menambahkan “Operasi pencegatan di wilayah laut utara akan berubah dan menjadi lebih blak-blakan, bekerjasama dengan pihak berwenang dari Indonesia dan akan makin digiatkan.”

Tony Abbot juga akan menjalankan skema pembelian balik perahu dari para nelayan Indonesia yang membawa manusia perahu, serta membayar orang Indonesia yang bisa memberikan informasi tentang manusia perahu yang akan bertolak ke Australia. Abbot juga berencana menempatkan Polisi Australia di Indonesia.

Manusia Perahu Pencari Suaka ke Australia

Menurut pengamat hubungan internasional Prof Hikmahanto Juwana, program PM Abbot ini melecehkan pemerintah Indonesia karena Indonesia dijadikan tentara bayaran untuk melakukan pekerjaan kotor demi uang.  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, meminta Pemerintah Indonesia bersuara lantang untuk menetang program PM Abbott.

Hikmahanto mengungkapkan, suara keras pemerintah Indonesia diperlukan dalam rangka meyakinkan rakyat bahwa pemerintah tidak akan mengkhianati konstitusi dan kedaulatan NKRI, serta berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

“Pemerintah tidak akan tunduk pada pemerintah atau rakyat negara asing manapun, termasuk Australia.Pemerintah Indonesia harus menolak rencana Australia,  agar dicurigai oleh rakyatnya akan menerima suap atau hal-hal semacam itu oleh perusahaan-perusahaan Australia pendukung Tony Abbott dalam memuluskan program Abbott terkait penanganan penyelundupan manusia,” tegasnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, telah berteriak kencang tentang rencana PM Baru Australia tersebut. Namun kita lihat hasil pertemuan Presiden SBY dengan PM Tony Abbot di Jakarta 30 September 2013. Apakah kita tunduk terhadap kemauan Australia, atau bisa berdiri tegak dengan mengatakan tidak. (JKGR).

Leave a Comment