Luhut Merasa Aneh dengan Tindakan Freeport

Freeport Indonesia (credit : Richarderari / commons.wikimedia.org)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dua kewajiban PT Freeport Indonesia, yakni membangun smelter dan divestasi 51 persen seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam.

Namun, hingga kini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tidak kunjung memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu adalah apa yang seharusnya terjadi 2009. Tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan) menurut saya aneh,” ujar di Kemenko Kemaritiman Jakarta, 17/2/2017.

Luhut juga menanggapi ancaman Freeport McMoran untuk memangkas produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia.

Menurut Luhut, perusahaan multinasional sebesar Freeport tidak akan sesederhana itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masak perusahaan multinasional hentikan pekerja, enggak sesederhana itu. Kita juga harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter juga dia tidak lakukan,” ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah terkait dengan pajak “prevailling” (mengikuti aturan pajak yang berlaku) yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomer 1 Tahun 2017.

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat “naildown” atau tetap sesuai dengan isi dari KK sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat.

Perusahaan pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat.

Pemegang IUP dan IUPK juga harus membuat pernyataan kesediaan membangun “smelter” dalam jangka waktu lima tahun. Setiap enam bulan, pembangunan smelter akan dievaluasi dan perusahaan harus memenuhi minimal 90 persen persyaratan pembangunan yang ditetapkan.

Mimika Segera Bentuk Tim Perjuangan Izin Freeport

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, segera membentuk tim khusus yang bertugas memperjuangkan izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport Indonesia, di pemerintah pusat di Jakarta.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ditemui di Timika, 17/2/2017 mengatakan tim tersebut nantinya akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika serta solidaritas karyawan PT Freeport Indonesia.

“Hari ini juga kami akan bentuk tim untuk merumuskan aspirasi karyawan PT Freeport Indonesia dan dampak apa-apa saja yang ditimbulkan terjadi jika Freeport berhenti beroperasi dalam waktu yang lama akibat ketidakjelasan masa depan mereka,” ujarnya.

“Hasil kerja tim ini akan kita dorong ke Pemerintah Pusat di Jakarta melalui Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM, DPR RI hingga ke Presiden,” kata Bupati Eltinus.

Ia menegaskan hal itu usai menerima ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi beserta keluarga mereka yang menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana, Jumat siang.

Bupati Omaleng mengaku dapat memahami situasi dan kondisi yang kini dirasakan karyawan Freeport dan berbagai perusahaan kontraktor serta privatisasinya.

Sekitar 32.200 karyawan Freeport dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya kini terancam kehilangan pekerjaan lantaran produksi tambang Freeport kini berhenti sementara waktu.

Penghentian produksi tambang Freeport baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground) hingga pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura lantaran pemerintah belum menerbitkan ijin ekspor konsentrat kepada PT Freeport.

Izin ekspor konsentrat PT Freeport telah habis masa berlakunya sejak 11 Januari 2017.

“Apa yang dirasakan oleh karyawan Freeport, hal yang sama juga kami rasakan di Pemda Mimika. Sebab dana royalti dan pajak-pajak yang disumbangkan oleh PT Freeport dan karyawannya itulah yang menghidupi ekonomi Kabupaten Mimika. APBD Mimika sangat bergantung pada keberlangsungan operasional PT Freeport,” tegas Omaleng.

Bupati Omaleng mengaku tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap situasi yang kini terjadi di PT Freeport, dimana perusahaan itu kini mulai merumahkan sekitar 300 karyawannya.

Sedangkan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor diketahui kini mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian karyawannya.

“Kalau kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus dan PT Freeport tidak lagi beroperasi maka secara otomatis penerimaan daerah Mimika tahun ini akan turun drastis,” ujarnya.

“Dari Rp3 triliun lebih target penerimaan daerah Mimika tahun 2017, mungkin sekitar Rp2 triliunnya akan hilang. Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, sementara pembangunan fisik mungkin tidak akan ada lagi,” sambung Eltinus.

Agar kondisi buruk itu tidak terjadi, Pemkab Mimika akan berjuang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan situasi dan kondisi karyawan PT Freeport maupun masyarakat sekitar area pertambangan yang akan menerima dampak tidak langsungnya.

“Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari satu bulan terakhir. Dengan dasar adanya aspirasi karyawan yang disampaikan ke Pemda Mimika hari ini, maka itu menjadi dasar bagi kami untuk berjuang ke pusat sampai bertemu Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Pada Jumat siang, 17/2/2017 ribuan karyawan PT Freeport, karyawan perusahaan privatisasi dan kontraktor beserta keluarga mereka menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika.

Karyawan menuntut pemerintah segera menerbitkan ijin kepada PT Freeport agar melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak ke luar negeri.

Dari total konsentrat yang dihasilkan PT Freeport selama ini, sekitar 60 persen diekspor ke luar negeri. Sisanya sekitar 40 persen dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur.

Antara