Pernyataan Presiden dan Menko Polhukam Soal Isu Reshuffle

Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Greenland International Industrial Center Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 25/4/2017 (Sekretariat Negara @KemensetnegRI)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, isu perombakan susunan kabinet atau “reshuffle” tidak perlu diributkan dan dibesar-besarkan.

“Saya kira begini ya, jangan tanya saya soal ‘reshuffle’. Itu ‘kan hak Presiden, untuk apa diributkan,” ujar Wiranto yang ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 25/4/2017.

Mantan Panglima TNI itu juga menanggapi santai terkait adanya kabar perombakan jajaran pembantu kepala negara tersebut.

“Setiap minggu itu ada isu ‘reshuffle’. Ini sudah jadi isu bulanan bahkan mingguan. Jadi untuk apa ditanggapi,” katanya pula.

Ia menuturkan publik tidak perlu menjadi risau dengan adanya isu pergantian pejabat kementerian dan lembaga tersebut.

“Tidak usah dibincangkan terkait siapa mau mengganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti. Itu semua hak Presiden,” kata Wiranto.

Menurut dia, semua pihak saat ini hanya dapat menunggu keputusan dari kepala negara terkait perombakan kabinet.

“Kalau toh tidak ada (keputusan ‘reshuffle’) dari Presiden ya tak ada. Tidak perlu diributkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Landasan Perombakan Kabinet

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pertimbangan perombakan kabinet sejatinya harus dilandasi enam poin penting.

“Pertama, menteri ke depan (sisa masa jabatan pemerintahan) harus lebih loyal kepada Presiden daripada ke partai. Sebab, sangat-sangat merugikan pemerintahan bila seorang menteri memiliki dua ‘majikan’,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Selasa, 25/4/2017.

Kedua, menteri yang akan “running” pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab, bila tidak di-“reshuffle”, jabatan menteri berpeluang “dimanfaatkan” kepentingan politik pemilu.

“Ketiga, menteri yang terkait yang tidak mampu mengelola dan mengendalikan isu-isu ‘miring’ yang kontra produktif di ruang publik. Fakta menunjukkan sampai saat ini, masih banyaknya wacana di sosial media yang mempertajam perbedaan dari segi SARA,” ucapnya.

Sebab, wacana yang tidak produktif ini berpotensi besar mengganggu pluralisme di Tanah Air, dan bisa berkembang menjadi ancaman potensial keutuhan NKRI serta kenyamanan di tengah masyarakat.

Keempat, lanjutnya, terkait dengan yang ketiga, perlu dipercepat pembentukan Lembaga Pemantapan Nilai-nilai Pancasila yang berada di bawah Presiden menangani wacana miring di ruang publik, seperti termuat pada point tiga.

“Kelima, menteri yang berpeluang mengundurkan diri menjelang Pilpres 2019. Utamanya mereka yang dari partai politik, bukan pengusung pada Pilpres 2014,” ujarnya.

Sebab, menteri yang mengundurkan diri tersebut sangat mengganggu kinerja pemerintahan pada sisa masa kerja, dan sekaligus berpeluang dimaknai sebagai upaya “penggembosan”.

“Keenam, selain lima point di atas, saya berpendapat, sebaiknya Presiden melakukan konsolidasi dengan partai yang mengusungnya pada Pilpres 2014 dalam melakukan ‘reshuffle’,” imbuhnya.

Sebab, para partai pengusung lebih setia, bertanggung jawab dan turut memikul beban bila mana pemerintahan Jokowi-JK tidak optimal merealisasikan janji politik yaitu Nawacita dan Revolusi Mental.

Presiden Soal Reshuffle

Presiden Joko Widodo membantah kabar perombakan susunan menteri dalam Kabinet Kerja akan dilakukan pada April 2017.

“Tidak ada. Hari ini tidak ada ‘reshuffle’, minggu ini tidak ada, bulan ini juga tidak ada,” ujar Presiden Jokowi terkait isu perombakan kabinet yang ditemui usai meresmikan pembangunan Masjid Nusantara di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Cipulus, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 25/4/2017.

Menurut Presiden Jokowi pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja.

Evaluasi tersebut dilakukan secara rutin. “Evaluasi menteri kita lakukan setiap minggu, setiap bulan, terus,” jelas Kepala Negara.

Dia juga menyatakan apresiasi atas kinerja para menteri yang telah bekerja dan “blusukan” ke daerah-daerah.

“Menteri-menteri kerjanya saya kira sudah pagi, siang, malam. Selalu ke daerah, selalu ke lapangan. Saya kira saudara-saudara sudah bisa lihat sendiri,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden juga menampik kabar terkait surat pengunduran diri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang diisukan akan turut serta dalam Pilkada di Provinsi Jawa Timur.

“Sampai saat ini tidak ada,” jelas Jokowi.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Presiden akan kembali merombak susunan kabinetnya terkait berbagai perkembangan peta politik yang terjadi pada beberapa waktu belakangan.

Presiden Jokowi pada Selasa juga telah melakukan kunjungan kerja ke Cikarang dan Purwakarta, Jawa Barat untuk peresmian pabrik industri otomotif dan juga menghadiri peringatan Isra Miraj di Pesantren Al Hikamussalafiyah Cipulus.

Antara