Konsep Baru ICAO, Pembagian Otoritas Penerbangan Sipil

AirAsia Airbus A320-200 (PK-AXR) mendarat di Ngurah Rai International Airport, Tuban, Badung, Bali (Sabung.hamster)

Jakarta – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) periode 2000-2003,Marsekal TNI Purn Chappy Hakim menilai, pemerintah Indonesia perlu merespon rencana organisasi penerbangan sipil internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) yang menyiapkan konsep pembagian otoritas penerbangan sipil.

Rencana itu nantinya tidak lagi mengacu pada wilayah udara kedaulatan sebuah negara, tetapi berdasarkan kawasan, seperti kawasan Amerika, Eropa atau ASEAN dan Pasifik, katanya.

“Rencana ICAO ini perlu segera direspon oleh Pemerintah,” ujar Chappy saat menjadi pembicara Seminar Nasional Kedirgantaraan 2017, yang digelar TNI AU dalam rangkaian Bulan Dirgantara Indonesia, di Gedung Puri Adhyagari, Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu, 26/4/2017.

Salah satu aksi penting yang perlu segera dilakukan, adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan wilayah udara dalam peran sebagai otoritas penerbangan sipil pada aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Bila tidak, bukan mustahil kelak pengelolaan wilayah udara Indonesia akan diserahkan kepada negara lain.

“Sebuah tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi dalam waktu dekat karena di beberapa kawasan seperti Amerika dan Eropa, sudah diberlakukan,” kata mantan Presdir Freeport ini dalam seminar yang mengangkat tema “Meningkatkan Pembinaan Potensi Dirgantara Dalam Rangka Pertahanan Negara”.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sambutannya yang dibacakan Wakasau Marsekal Madya (Marsdya) TNI Hadiyan Sumintaatmadja, mengatakan, kondisi lingkungan strategis dan potensi bangsa Indonesia saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan pembinaan potensi dirgantara untuk dijadikan kekuatan cadangan bagi TNI AU.

“Pembinaan potensi dirgantara tidak instan, oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengelola dan membina potensi yang ada, sehingga pada kondisi yang diperlukan potensi dirgantara sudah siap dimobilisasi sebagai komponen cadangan,” tuturnya.

Seminar yang direncanakan akan berlangsung selama dua hari hingga Kamis (27/4) diikuti 300 peserta, dari kalangan TNI, Polri, Sipil, Mahasiswa dan masyarakat penggiat pertahanan.

Antara