Pemerintah Tunjuk PPI, Negosiator Pembelian Sukhoi Su-35

Jet tempur Sukhoi SU-35 (istimewa)

Jakarta – Pemerintah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai negosiator skema imbal beli kepada salah satu badan usaha negara milik Rusia, Rostec, untuk pengadaan pesawat tempur Sukhoi SU-35.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers mengatakan pengadaan pesawat tempur Sukhoi SU-35 sebagai pengganti dari pesawat tempur F-5 Tiger TNI Angkatan Udara, dimana masing-masing negara menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai negosiator skema imbal-beli tersebut.

“Kami menunjuk PPI yang mewakili kita, atas pembicaraan dengan Menteri BUMN. Pada dasarnya, PPI akan melakukan transaksi dagang dari sisi kita,” kata Enggartiasto, di Jakarta, 17/8/2017.

Skema imbal beli merupakan suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang tertentu dari Indonesia sebagai pembayaran atas seluruh atau nilai sebagian barang dari pemasok luar negeri.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 Tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor sebagai landasan hukum untuk instrumen tersebut.

Skema imbal beli ini wajib dilaksanakan pada program pengadaan barang asal impor, seperti oleh Kementerian Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain imbal beli, instrumen lain yang bisa dipergunakan oleh pemerintah antara lain adalah barter atau pertukaran barang dengan barang lain, pembelian kembali dan offset atau pembelian barang dimana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi kerja sama produksi dan alih teknologi.

“Jadi dari Rusia itu Sukhoi, mereka menjual pada Kemenhan. Pihak Rusia menunjuk badan usahanya, Rostec, kemudian kita dengan PT PPI,” kata Enggartiasto.

Pemerintah menyatakan produk yang ditawarkan pada skema imbal beli tersebut masih akan dirundingkan dengan pihak Rusia. Pemerintah juga menyatakan akan membuka peluang pada berbagai produk unggulan dari dalam negeri yang sesuai dengan permintaan pihak Rusia untuk menutup transaksi tersebut.

Antara

0 Shares

Tinggalkan komentar