Home » Alutsita Canggih » Australia Bayar Kompensasi Rp 704 Miliar ke Pencari Suaka

Australia Bayar Kompensasi Rp 704 Miliar ke Pencari Suaka

Dok. Kapal ACV Ocean Protector tiba di Darwin, Australia dengan 180 orang pencari suaka on-board (Ken Hodge / commons.wikimedia.org)

Sydney – Hampir 2000 pencari suaka yang ditahan di pusat penahanan terpencil di Papua Nugini selama lebih dari dua tahun akan menerima kompensasi sebesar A$70 (sekitar USD$53 juta atau sekitar Rp 704 miliar) setelah pemerintah Australia setuju untuk menyelesaikan kasus pengadilan mereka pada 14/6/2017 lalu, seperti dirilis ANTARA.

Sebanyak 1.905 orang yang ditahan pada pusat penahan tersebut selama November 2012 dan Desember 2014 mengajukan tuntutan hukum tahun lalu melawan pemerintah Australia dan dua kontraktor yang melarikan diri dari kamp yang terletak di Pulau Manu, Papua Nugini.

Kamp tersebut merupakan salah satu dari dua fasilitas milik Austaralia untuk memproses para pencari suaka yang memicu kritik secara luas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi, karena kondisinya yang begitu sulit serta dugaan penyalahgunaan sistemik.

Pengacara dari firma the Slater & Gordon mewakili orang-orang tersebut mengatakan, pemerintah Australia dan perusahaan keamanan G4S dan Broadspectrum, yang kini dimiliki Ferrovial, akan membayar kompensasi secara kolektif.

Mereka mengatakan, kompensasi tersebut akan didistribusikan di antara mantan tahanan dan para tahanan sekarang ditinjau dari masa penahanan dan keparahan luka dan penyakit yang mereka derita. Dalam konferensi pers yang digelar di Melbourne, para pengacara tersebut mengatakan pemerintah juga akan membayar biaya pengadilan.

Pemerintah Australia mengkonfirmasi penetapan tersebut, dimana dinyatakan didalamnya bahwa pihaknya masuk untuk menyelamatkan pembayar pajak dari beban biaya percobaan yang mahal. Menteri Keimigrasian Peter Dutton menggambarkan penetapan kasus tersebut sebagai langkah yang “bijaksana”.

Penyelesaian tersebut menghapuskan hambatan besar Australia untuk mengakhiri skema penahanan lepas pantai yang kontroversial, dimana calon pencari suaka yang datang dengan kapal ditahan dalam waktu yang tidak ditentukan di dua pusat penahanan Pasifik. Pusat penahanan yang lainnya terletak pada pulau kecil dan terpencil di Nauru.

Australia menyetujui kesepakatan relokasi pengungsi dengan AS akhir tahu lalu, dimana sebagian besar dari mereka yang ditahan di dua kamp akan direlokasi, dan Australia bergiliran menyelesaikan pengungsi dari Amerika Tengah.

Presiden AS Donald Trump dengan enggan menyetujui untuk menghormati kesepakatan tersebut, meski sebelumnya menyebutnya “bodoh”.

Australia mengatakan bahwa setelah relokasi di AS terjadi, AS tidak lagi bertanggung jawab atas pencari suaka di Pulau Manus maupun Nauru.

Banyak dari penggugat yang memberikan penyelesaian untuk tinggal di Pulau Manus, sedangkan yang lainnya sudah kembali ke asal mereka.

Majid Kamasaee, penggugat awal kasus ini adalah salah satu daru sekian orang yang setuju untuk kembali ke negaranya Iran.

Kamasaee mengatakan, dia dengan sukarela menginggalkan Pulau Manus karena sempat ditolak untuk melakukan perawatan medis untuk kondisi penyakit kulit yang serius.

“Ketika saya sampai di Manus, mereka menyita obat saya. Setiap hari di bawah sinar matahari terik, kulit saya terasa seperti terbakar,” ujar pernyataan Kamasaee yang dibacakan pengacaranya Ebony Birchall.

“Luka saya semakin bertambah para dan kemudian menyebar. Saya terus menerus merasa kesakitan tiap menit setiap harinya di Pulau Manus,” ujarnya.