Ibu Kota Negara, dari Jakarta Berlabuh Kemana ?

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memperkirakan, nilai investasi reklamasi pantai di pesisir utara Jakarta dan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall akan menelan biaya sebesar Rp 300 triliun. Meski begitu, ia mengklaim sudah ada puluhan investor yang bersedia menggarap proyek tersebut. “Investor berduyun-duyun antre mengajukan pembangunannya. Nilai investasinya belum dihitung, tapi diperkirakan di atas Rp 300 triliun,” ujar Jokowi, saat rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/12).

Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan proyek pembangunan ini akan rampung dalam 10 tahun. Diakui Jokowi, banyaknya investor yang antre karena yakin akan memperoleh keuntungan yang besar dari proyek ini. “Coba nguruk pantai atau laut itu hanya berapa? Paling habis Rp 4-6 juta per meter. Tanya saja dijual berapa sama mereka. Kenapa mereka antre, karena mereka tahu untungnya,” kata Jokowi. Dikatakan para investor yang tertarik proyek ini nantinya tetap akan diseleksi. Jokowi ingin memastikan bahwa investor memiliki dana yang cukup. “Banyak yang sudah antre. Saya mau liat betul duitnya, kalau betul punya duit, 10 tahun rampung lah,” ucapnya.

Ditambahkan Jokowi, saat ini kota-kota di negara lain juga telah memiliki kota baru seperti yang akan dibangun di utara Jakarta ini nantinya. Namun, Jakarta bukan mencontek, melainkan belajar dan akan lebih baik dari yang sudah ada. “Kita bukan tiru-tiru, tapi belajar. Dan yang kita punya lebih baik dari mereka,” kata Jokowi.

Selain itu, dari 5.100 hektar lahan baru yang akan dibuat hanya 45 persen saja yang boleh dijual. Semantara 55 persen diantaranya harus digunakan untuk infrastruktur, Ruang Terbuka Hijau (RTH), waduk air baik, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum). “Kita tidak keluar uang, tapi kita dapat 250 hektar atau lima persen dari lahan baru,” tandas Jokowi.

Melihat ucapan Jokowi tersebut, tampaknya tidak ada harapan Ibukota Negara dipindahkan dari Jakarta. Apalagi pemerintah juga akan membangun sistem pertahanan bawah tanah modern di sekitar Monas. Tidak itu saja, Pemerntah Jakarta dan TNI juga menyiapkan lahan seluas 200 hektar di kawasan Marunda yang bisa digunakan untuk peluncuran amphibi. “Di Marunda itu luasnya lebih dari 200 hektar, sebagian wilayah pantainya itu juga nanti bisa digunakan untuk meluncurnya amphibi ke laut. Memang, hal-hal tersebut harusnya sudah kita rancang,” kata Jokowi.

The Rising of Karawang
Namun kabar terbaru muncul dari hasil pembicaraan Presiden SBY dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di Tokyo pada Jumat 13 Desember 2013, di sela sela KTT ASEAN- Jepang. Indonesia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan infrastruktur. “Kerjasama kedua negara akan berlanjut dalam bentuk pembangunan Pelabuhan Cimalaya dan MRT,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang ikut dalam rombongan SBY ke Jepang.

Pelabuhan Cimalaya akan berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sempat mengatakan, Pelabuhan Cimalaya sudah mendesak dibangun karena laju industri di Jawa Barat begitu cepat dari tahun ke tahun. Pelabuhan bertaraf internasional itu nantinya bisa menopang fungsi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Catat, menopang Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

Niat Jepang mendanai pembangunan Pelabuhan Cimalaya amat wajar. Berdasarkan survei pada sejumlah perusahaan di Negeri Sakura itu, terlihat bahwa Indonesia merupakan tujuan investasi utama para pengusaha Jepang. “Indonesia pada tahun 2015 sangat berpeluang menjadi basis produksi, ketika masyarakat ekonomi ASEAN sudah dimulai. Ini sesuatu yang amat strategis,” kata Hatta.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, perdagangan RI-Jepang dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan volume rata-rata 11 persen. “Nilai total perdagangan hingga Agustus 2013 adalah US$31,23 miliar, naik dari tahun 2012,” kata Faizasyah. Perdagangan itu meliputi sektor minyak dan gas bumi, serta produk-produk nonmigas seperti kayu lapis, mesin-mesin listrik, nikel, perikanan, karet alam, kertas, dan lain-lain.

Nilai investasi Jepang di Indonesia dari Januari-September 2013 adalah US$3,63 miliar. Investasi itu meliputi sektor-sektor seperti industri alat angkutan dasar dan transportasi lain, logam dasar, mesin dan elektronik, serta makanan. Sebaliknya, investasi Indonesia di Jepang tercatat US$43 juta.

Jepang yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pelabuhan internasional di Karawang, tentunya juga memiliki visi ke depan akan pelabuhan itu. Jika kita amati sebagian industri milik Jepang juga mulai diproyeksikan ke Karawang.

Jangan lupa, selain hendak membangun pelabuhan internasional, Pemerintah juga tengah menyiapkan bandara internasional di Karawang.

Pemerintah menargetkan tender pembangunan Bandara Internasional Karawang, Jawa Barat akan dimulai kuartal I/2014. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan proses administrasi sudah memasuki tahapan perampungan bekerjasama dengan kementerian terkait. “Tengah kita koordinasikan dengan Kemenko untuk penyelesaian konsepsional administrasi bandara,” ucapnya.

Herry mengatakan pembangunan Bandara Internasional Karawang terhambat akibat kendala revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, hal itu akan diselesaikan Pemda Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun studi kelayakan (feasibility study / FS) Bandara Karawang telah dirampungkan akhir tahun lalu.

Bandara Internasional Karawang adalah sebuah keniscayaan, karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang Banten, sudah kewalahan menampung jumlah penumpang maupun frekuensi penerabangan. Karena padatnya penerbangan di bandara Soekarno Hatta, pihak Angkasa Pura II, tidak membuka lagi rute penerbangan baru di bandara tersebut. Dan sebagai emergency exit, sebagian penerbangan di Bandara Soekarno Hatta, sebentar lagi dipindahkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang nota bene Pangkalan Angkatan Udara.

Dengan adanya bandara udara dan pelabuhan internasional di Karawang, otomatis akan ada super highway, yang menghubungkan kota itu dengan kota Jakarta. Selain itu kawasan industri nasional dan internasional juga berada dia antara dua kota ini.

Jadi kedepannya bisa saja Karawang akan dijadikan Ibu Kota Pemerintahan dan Jakarta sebagai Kota Bisnis. Dari segi penamaan, nama kedua kota ini bisa tetap seperti sekarang, atau menjadi satu nama, Greater Jakarta atau Jakarta Metropolitan. Jarak keduanya yang dekat, sangat memungkinkan untuk itu.

Satu lagi yang dihitung adalah kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Tidak ada jam tidak macet di Jakarta. Dari pagi hari hingga pukul 12 malam, kemacetan parah merata di jalan protokol Jakarta. Tentu kemacetan ini akan bertambah parah, meski ada penambahan ruas jalan, karena jumlah kendaraan dan penduduk di Jabodetabek super banyak. Belum lagi kalau hujan cukup lama di jabodetabek, istana negara pun ikut kebanjiran. Welcome Karawang. (JKGR).