Presiden Tegaskan Pembubaran HTI Telah Dikaji Lama

Presiden Joko Widodo saat menghadiri APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta, 19/7/2017 (Sekretariat Negara)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah melewati pengkajian dan pengamatan Pemerintah dalam jangka waktu yang lama.

“Ya kan telah disampaikan bahwa Pemerintah mengkaji lama, sudah mengamati lama, dan juga usulan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang telah diputuskan pada hari ini,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 19 Juli 2017 di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Presiden hadir dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Menurut Presiden Joko Widodo, pengkajian yang melalui proses panjang itu juga sudah mengakomodir rekomendasi dari berbagai unsur terkait.

Sewaktu ditanyakan adakah kemungkinan bagi organisasi masa lain yang akan dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membicarakannya satu persatu terlebih dahulu.

“Yang ini kan hari ini sudah diputuskan, ya itu. Kita berbicara satu-satu,” ujar beliau.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara resmi mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris mengumumkan pencabutan status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017.

Pengumuman pencabutan status badan hukum HTI tersebut dibacakan pada Rabu, 19 Juli 2017 di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” katanya.

Freddy Harris menjelaskan bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas.

Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum.

“Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” kata Freddy Harris.

Freddy Harris menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

Pencabutan status badan hukum salah satu Ormas tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden pada 10 Juli 2017, dilansir ANTARA, 19-7-2017.

//platform.twitter.com/widgets.js

Tanggapan HTI

“Hingga hari ini, kami belum pernah menerima surat peringatan sehingga tidak jelas pelanggaran apa yang kami dilakukan,” kata Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Rabu, 19-7-2017.

“Ini lah yang kita sebut kesewenang-wenangan. Jadi pemerintah dengan pencabutan status hukum ini telah melakukan dobel kesewenang-wenangan. Pertama menerbitkan perppu itu sendiri, kedua dengan pencabutan status hukum ini,” ujarnya.

Terkait pencabutan status hukum HTI, kata dia, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu keputusan Menkumham seperti apa.

“Yang baru kita dengar kan konferensi pers tentang keputusan pencabutan status hukum,” kata Ismail.

Karena HTI belum melihat isi keputusan pencabutan badan hukum itu secara langsung, menurut Ismail, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji isi keputusan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

“Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasehat hukum kita. Yang Pasti HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan upaya hukum,” ujarnya, dilansir ANTARA, 19-7-2017.