Presiden Jokowi: Tidak Ada Kekuasaan Mutlak

Presiden Joko Widodo, 28/7/2017 (Sekretariat Kabinet)

Cikarang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan di Indonesia sekarang ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, sebab ada pers/media, LSM.

“Perlu saya jelaskan bahwa sekarang ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga dapat mengawasi langsung,” kata Presiden Joko Widodo pada Jumat 28 Juli 2017 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Pernyataan itu menanggapi pesan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengenai para pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya tanpa batas.

“Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut ‘abuse of power’. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara,” ujar SBY pada Kamis 27 Juli 2017  di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi pun menilai bahwa tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk sewaktu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Dan juga perlu saya jelaskan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Sesudah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tambah Presiden Joko Widodo.

Presiden pun menilai pihak-pihak yang mengutarakan bahwa ada kekuasaan absolut di negara ini adalah suatu pernyataan yang berlebihan.

“(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi sesudah di DPR nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan ? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada,” ujar Presiden Joko Widodo.

Terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden menilai hal itu adalah pertemuan biasa.

“Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Namun perlu saya jelaskan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat,” jelas Presiden Joko Widodo, dilansir Antara, 28-7-2017.

Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas itu dikeluarkan sebab pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak dari perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari Ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan badan hukum rmas Hizbut Tharir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017.

Sharing

Tinggalkan komentar