Wacana Korsel – AS untuk Tekan dan Hukum Korea Utara

Dua Bomber B-1B Lancer AS yang ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Dyess, Texas, terbang dalam misi 10 jam dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, memasuki wilayah udara Jepang dan melewati Semenanjung Korea, 30 Juli , 2017. (Pacom.mil)

Seoul  – Dalam pembicaraan telepon Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan rekannya dari Amerika Serikat, Donald Trump, pada Senin 7-8-2017, keduanya sepakat bekerja sama dan menerapkan tekanan serta hukuman maksimal kepada Korea Utara, ujar kantor kepresidenan Korea Selatan.

Selama pembicaraan telepon 1 jam itu, kedua Presiden mengatakan akan terus bekerja sama untuk mengendalikan Korea Utara, terutama menjelang latihan gabungan tetap, yang dijadwalkan berlangsung akhir Agustus 2017, ujar juru bicara Gedung Biru Park Su-hyun pada jumpa pers.

Moon Jae-in juga mengatakan ada kebutuhan untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa pintu dialog masih terbuka, apabila Pyongyang menghentikan program nuklirnya.

Sementara dalam pernyataan di acara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Korea Utara mengatakan siap memberi “pelajaran keras” kepada Amerika Serikat dengan meluncurkan peluru kendali antar benua jika Washington mengambil langkah Militer terhadap Pyongyang.

Korea Utara juga tidak akan menghentikan atau merundingkan program Nuklir atau Peluru Kendali mereka.

Dalam salinan pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho, yang dibagikan kepada media di Manila, Pyongyang mengatakan hukuman baru PBB sebagai langkah palsu dan mengancam akan membalas dengan tindakan keras demi keadilan.

Menurut Ri Yong-ho, resolusi Dewan Keamanan itu menujukkan bahwa PBB menyalahgunakan kewenangannya.

Menteri Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa uji coba Rudal berdaya jelajah antar benua pada Juli 2017 lalu menunjukkan bahwa seluruh wilayah Amerika Serikat dapat menjadi sasaran. Rudal itu juga adalah alat pertahanan diri yang wajar.

Sekarang ini, menteri-menteri luar negeri ASEAN bersama beberapa mitra regional mereka seperti Korea Utara, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia sedang bertemu di Manila untuk membicarakan penanganan sejumlah persoalan seperti sengketa wilayah di Laut China Selatan dan krisis di Semenanjung Korea.

Pada minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa larangan perjalanan ke Korea Utara, bagi pemegang Paspor AS akan mulai berlaku pada 1 September 2017 dan warga AS di negara tersebut harus pergi sebelum tanggal tersebut.

Wartawan dan pekerja kemanusiaan dibolehkan mengajukan permohonan sebagai pengecualian dari larangan itu, ujar departemen tersebut dalam pemberitahuan umum.

Pemerintah AS pada bulan lalu mengatakan bahwa akan melarang warganya melaksanakan perjalanan ke Korea Utara sebab adanya risiko “penahanan jangka panjang” di sana.

Larangan itu diberlakukan, di saat ketegangan antara AS dan Korut meningkat. Ketegangan dipicu oleh Korut yang berusaha mengembangkan  Peluru Kendali berhulu ledak Nuklir yang mampu menjangkau wilayah AS.

Korea Utara akan menjadi satu-satunya negara terlarang dikunjungi oleh warga AS.

Otto Warmbier, seorang mahasiswa AS, dijatuhi hukuman kerja paksa pada tahun lalu, hingga 15 tahun di Korea Utara. Ia kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan koma pada 13 Juni 2017 setelah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, dan meninggal pada 19 Juni 2017. Tidak jelas penyebab dari kematian Otto Warmbier, termasuk mengapa ia sampai mengalami koma.

Korea Utara mengatakan melalui media negaranya bahwa kematian Otto Warmbier adalah “misteri” dan menampik tuduhan bahwa Otto Warmbier meninggal akibat penyiksaan selama dalam tahanan. Antara/Reuters.

Sharing

Tinggalkan komentar