Menteri Susi : Laut Indonesia Jangan Dikavling

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (KKP RI)

Jakarta –  Laut Indonesia jangan sampai dikavling, demikian penegasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, agar  berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Menteri Susi Pudjiastuti  dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa 15-8-2017 di Jakarta, melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling sebab laut adalah masa depan bangsa yang bisa terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional.

“Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti

Menteri Susi Pudjiastuti juga menegaskan keinginginannya agar berbagai program bantuan seperti pinjaman bergulir harus sampai kepada mereka yang berhak dan bukan kelompok tertentu saja.

Sebagaimana diketahui, KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada koperasi unit desa untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan.

Program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan pihaknya sudah memberitahu perbankan agar tidak perlu takut dalam menyalurkan atau memberikan kredit kepada nelayan.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengharapkan berbagai program strategis yang dipunyai dalam rencana kerja pemerintah harus menyokong pengembangan industrialisasi perikanan di Tanah Air.

KNTI menilai bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018, tidak menapaki jalan menuju Industrialisasi Perikanan Indonesia,”ujar Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata.

Padahal, Marthin Hadiwinata mengingatkan Peta Jalan Industrialisasi Perikanan sudah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Marthin Hadiwinata menambahkan beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan usaha Pemberdayaan koperasi nelayan tidak diusulkan pemerintah dalam RKP 2018.

Selain itu, ujar Marthin Hadiwinata, dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya yaitu untuk mendorong tingkat produksi.

“Hal ini terlihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan 17,3 juta ton,” tutur  Marthin Hadiwinata.

Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata berpendapat produksi ikan yang dipatok mencapai 17,3 juta ton per tahun tidak realistis mengingat berbagai permasalahan pada pengelolaan perikanan, seperti terkait masalah alih alat tangkap, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai telah melebihi kapasitas dan serta pemberdayaan nelayan seperti pengelolaan usaha perikanan berbasis koperasi dan akses terhadap permodalan. Dirilis Antara pada 15 Agustus 2017.

Sharing

Tinggalkan komentar