KKP Tawarkan “Golden Shake Hand”, Pensiun Dini 1.000 Pegawai

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (KKP RI)

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan “golden shake hand” bagi 1.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama 3 tahun ke depan.

“Kami akan melaksanakan percepatan ‘golden shake hand’ atau pensiun dini dalam rangka pengurangan dan perbaikan sumber daya manusia. Rencana pertama kami akan melakukan 1.000 orang bertahap selama 3 tahun,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers pada Kamis 14-9-2017 di Jakarta.

Menteri Susi menjelaskan program tersebut diprioritaskan bagi PNS berusia di atas 50 tahun dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Program tersebut sejalan dengan program penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sekarang ini dilaksanakan.

KKP membuka 329 formasi bagi CPNS dengan perincian 322 formasi bagi lulusan lima terbaik dari setiap jurusan di universitas atau akademi, 4 formasi bagi penyandang disablitas dan 3 formasi khusus putra/putri Papua dan Papua Barat.

“Dari ‘golden shake hand’ itu kami akan rekrut yang baru-baru dengan kualifikasi ‘the best five’ dari setiap univesitas atau akademi di Indonesia,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi mengatakan seleksi penerimaan CPNS yang sekarang ini dibuka bagi 329 formasi sesuai dengan program “golden hand shake” yang dibuka bagi 1.000 pegawai, di mana per tahun dibagi sepertiga dari jumlah total.

“Memang rencana kami, dengan 1.000 ‘golden shake hand’, kami dapat merekrut sepertiganya dulu sekarang ini. Jumlahnya sesuai dengan semangat pemerintah menuju efisiensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Menteri Susi Pudjiastuti .

Dari jumlah total 10.800 pegawai negeri sipil di lingkup KKP, menurut Menteri Susi, baru ada 75 orang yang mengajukan “golden shake hand” secara sukarela.

Kepala Biro SDM Aparatur KKP Supranawa Yusuf menjelaskan penawaran “golden shake hand” berlaku hanya di lingkup KKP. Sifatnya pun sukarela dan tidak memaksa. Tetapi, implementasinya baru dapat dijalankan sesudah Peraturan Presiden mengenai hal tersebut disetujui Presiden Joko Widodo.

“Targetnya begitu Perpres ditandatanngani, telah bisa langsung jalan”. Sedangkan penawarannya sudah sejak 2016, ujar Kepala Biro SDM Aparatur KKP Supranawa Yusuf. (Antara).

Sharing

Tinggalkan komentar