Kemenkeu : Belanja Pemerintah Pusat 2018 untuk Pembangunan

ilustrasi

Jakarta, Jakartagreater.com – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.454,5 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Belanja pemerintah untuk pembangunan nasional naik, terutama untuk infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan demokrasi, kata Askolani pada Kamis 26-10-2017 di Jakarta.

Askolani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp 283,7 triliun antara lain guna mengantisipasi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta serta perluasan penerima bantuan pangan non tunai.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi penawaran maupun layanan, usaha kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Kemudian, belanja diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka pendidikan berkelanjutan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menambahkan belanja pemerintah pusat juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun, guna mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, di wilayah perkotaan dan daerah serta perbatasan dan daerah terluar.

“Sasaran sementara antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit,” kata Askolani .

Dia mengharapkan pembangunan infrastruktur ini bisa membantu percepatan ekonomi daerah serta meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan dalam waktu cepat, meski manfaat secara langsung baru dirasakan dalam 1 atau 2 tahun mendatang.

Untuk sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp 34,8 triliun yang akan diarahkan untuk 3 sektor utama yaitu pertanian guna peningkatan produksi pangan, pariwisata guna menyokong promosi dan pengembangan 10 destinasi wisata dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk olahan serta bantuan 1.048 unit kapal nelayan.

Untuk bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat dialokasikan Rp 365,8 triliun yang akan dimanfaatkan bagi penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi skema pensiun aparatur negara.

Terakhir, untuk sektor pertahanan keamanan dan demokrasi disiapkan Rp 220,8 triliun guna pengadaan Alutsista untuk kebutuhan kekuatan pertahanan negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

“Termasuk adanya tambahan untuk kepolisian guna mengantisipasi pesta demokrasi baik pilkada pada tahun 2018 maupun persiapan pemilu pada 2019. Untuk persiapan pemilu ini, alokasi dananya Rp16 triliun,” tuturnya.

Dalam pemanfaatan belanja prioritas ini di tahun 2018, pemerintah akan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran melalui pelelangan yang lebih awal, perencanaan penganggaran yang lebih matang serta melakukan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat.

Sementara itu, 10 Kementerian yang mendapatkan pagu belanja terbanyak di APBN 2018 antara lain:

  1. Kementerian Pertahanan Rp 107,7 triliun.
  2. Kementerian PUPR Rp107,4 triliun.
  3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun.
  4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun.
  5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun.
  6. Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun.
  7. Kemenristek Dikti Rp 41,3 triliun.
  8. Kemendikbud Rp 40,1 triliun.
  9. Kementerian Keuangan Rp 32,9 triliun.
  10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun.

Sedangkan 10 Lembaga yang mendapatkan pagu belanja terbesar adalah :

  1. Polri Rp 95 triliun.
  2. KPU Rp12,5 triliun.
  3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun.
  4. Kejaksaan Rp 6,4 triliun.
  5. DPR Rp 5,7 triliun.
  6. BIN Rp 5,6 triliun.
  7. Bawaslu Rp 5,6 triliun.
  8. BKKBN Rp 5,5 triliun.
  9. BPS Rp 4,8 triliun.
  10. BPK Rp 2,8 triliun.

(Antara).