Proses Pengadaan Alutsista

Ilustrasi 2
Proses Pengadaan Alutsista 1

Ass. Wr. Wb.

Sore Warjagers semua, sudah menggunakan hak pilihnya kah hari ini ? Mudah-mudahan semua memilih dan tidak golput.  Salam NKRI!

Salam hangat buat Bung Garuda Hitam atas analisanya yang tentunya menambah semangat Nasionalisme kita semua. Tapi disini saya hanya ingin sedikit meluruskan analisa anda, bolehkan? Karena saya mempunyai pendapat berbeda berdasarkan apa yang saya tau dan yakini mengenai semua analisis anda tersebut.

“DIHAPUS ATAS PERMINTAAN PENULIS”

Saya ingin memberikan sedikit pencerahan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI enggak pernah bermain-main dalam pembelian alutsista. Pemerintah sadar pertanggungjawaban yang begitu besar karena uang yang digunakan untuk membeli alutsista berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, setiap proses pengadaan alutsista TNI ini diawasi oleh banyak pihak.

Ada banyak institusi yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista TNI. Pihak-pihak tersebut terbagi menjadi organisasi induk, tim evaluasi spesifikasi teknis, panitia pengadaan, tim evaluasi pengadaan dan tim perumus kontrak.

Organisasi induk beranggotakan Menteri Pertahanan, Sekjen Kemhan, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Secara umum, organisasi ini memiliki tugas menentukan kebijakan program pengadaan dan rencana kebutuhan alutsista, monitoring dan proses pengadaan alutsista TNI tersebut.

Enggak hanya itu untuk pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak Irjen Kemhan, Irjen TNI, Dirjen Strategi Pertahanan dan Dirjen Perencanaan Pertahanan. Adapun pejabat pembuat komitmen dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Mabes TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Jadi dengan melibatkan banyak pihak, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI.

Selain pihak internal Kemhan dan TNI, pihak-pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) juga dilibatkan untuk senantiasa berkoordinasi dalam proses pengadaan alutsista.

Begitu pentingnya proses pengadaan alutsista sehingga membuat Kementerian Pertahanan memperhatikan betul penyusunan kontrak. Dalam pembelian impor, proses transaksi melalui surat kredit berdokumen atau letter of credit (L/C). Sistem transaksi ini menjadi penting karena pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak pun harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Di dalam kontrak pun dapat dilampirkan beberapa dokumen penting seperti surat pelimpahan wewenang, pernyataan tentang batas akhir ekspor, embargo dan penggunaan materi kontrak.

Dengan proses yang demikian penting, maka Kementerian Pertahanan dan TNI harus membuat kontrak kerja sama dengan pihak produsen senjata. Kementerian Pertahanan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SDPBJP) dalam menyusun kontrak tersebut. Kementerian akan membuat klausul khusus jika ada pengaturan kontrak yang tidak terdapat dalam standar tersebut. Beberapa klausul khusus mencakup kodifikasi materi sistem nomor sediaan nasional (NSN), klaikan materi, angkutan dan asuransi, pembebasan bea dan masuk pajak saat alutsista itu tiba di Indonesia, sampai alih teknologi alias ToT nya.

Begitu banyaknya klausul khusus sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Hal lain yang menjadi klausul khusus adalah sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan kontrak, dan jaminan pemeliharaan.

Proses penandatanganan kontrak pun dibatasi waktu. Untuk pengadaan barang, perbaikan, pemeliharaan suku cadang dan penambahan bekal, paling lambat tandatangan kontrak di bulan ke enam. Sementara untuk pengembangan kekuatan alutsista TNI paling lambat dilakukan di akhir bulan ke-9 tahun anggaran berjalan.

Dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini dengan setiap Mabes Angkatan diminta untuk menentukan spesifikasi jenis Alutsista yang akan diadakan sesuai dengan urgensi, kebutuhan dan skala prioritas untuk diadakan dengan melihat potensi ancaman yang “Boleh jadi” akan mengancam kedaulatan Indonesia beberapa tahun kedepan. (A1 List Bung Nar bisa jadi bocoran contohnya). Jadi pembelian senjata dalam program MEF TNI ini tidak ujug – ujug langsung beli suka-suka dan sesuai pesanan pihak tertentu seperti pada jaman “Orba” dulu. Akan tetapi sudah terorganisir sesuai dengan tingkat ancaman yang akan menggangu kita.

Selanjutnya rencana pembelian alutsista-alutsista tiap matra ini masuk kepada kebutuhan operasi di Mabes TNI dan selanjutnya diproses di Kemhan lewat Tim dibawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) yang dipimpin oleh Sekjen. Kemudian selanjutnya diproses untuk kontrak perjanjian pinjaman oleh Kemku hingga kemudian pencabutan tanda bintang di Komisi I DPR. proses pencabutan tanda bintang itu dibahas oleh High Level Committee (HLC) dan Tim Panja Alutsista DPR, dan itu diproses dalam rangka pencabutan tanda bintang di DPR, karena memakai uang APBN dan uang rakyat.

Keikutsertaan DPR menjadi penting karena proses pembelian senjata berkaitan dengan keberlangsungan pertahanan negara. Di parlemen, setiap proses transaksi membutuhkan tanda bintang. Tanda bintang di DPR menunjukkan berapa besar urgensi pembelian alutsista TNI.

Tetapi harap diingat, untuk alutsista strategis alias “Classifield, Top Secret dan Off the Record” tidak semuanya dijelaskan secara gamblang dan detil baik spesifikasi, jenis, dan jumlahnya kepada DPR karena menyangkut kerahasiaan Negara. Makanya beberapa waktu lalu Komisi I DPR sempat berang karena merasa pembelian “enam” unit sukhoi SU. 30 MK2 lebih mahal dari pada harga pasarannya, padahal dibalik semua itu ada “Bakwan” yang tersembunyi dibalik udang.

“Mungkin juga dokument yang didapatkan “Warjag” adalah ceceran dari dokument saat pembahasan di KKIP. (setau saya itu malah dari “Paparazinya warjag” yang mendapatkannya langsung dari seseorang petinggi dan sumber yang Valid)” hehehe..

Pengadaan Alutsista dalam MEF ini juga tetap berpedoman pada prinsip – prinsip yaitu semaksimal mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri maka akan diupayakan dilaksanakan pengadaan secara G to G, produksi bersama, disertai alih teknologi (transfer of technology), dilakukan off set, dijamin keleluasan penggunaannya dan dijamin suku cadangnya.

Terkait pengadaan alutsista dengan modus credit state alias pinjaman luar negeri, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Metode yang dilakukan adalah penunjukan langsung. Metode ini menjadi penting karena terkait strategi pertahanan, kerahasiaan dan penanganan darurat. Kementerian Pertahanan akan melaksanakan sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Jika melalui pinjaman luar negeri, maka dananya berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Hasil penetapan penyedia akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk kemudian diproses. Meski penunjukan langsung, namun ada proses ketat seperti penilaian kualifikasi dan penyampaian penawaran. Kedua proses ini dilakukan agar pihak yang ditunjuk langsung untuk menyediakan dana pinjaman, benar-benar kompeten dan memiliki syarat yang dibutuhkan.

Proses pengadaan alutsista TNI tidak segampang yang dibayangkan. Ada banyak tim yang mengawal proses pengadaan, mulai dari awal hingga akhir. Seperti tim pengawas negosiasi angkutan dan asuransi, tim satuan tugas, tim kelaikan, tim inspeksi pra pengiriman barang, tim uji fungsi atau uji terima, inspeksi komodor, tim pemeriksa (inname dan anname) dan tim penerima.

Tetapi untuk alutsista-alutsista strategis tentunya ada birokrasi “khusus” yang maaf enggak bisa saya jabarkan dimari.

 DIHAPUS ATAS PERMINTAAN PENULIS”

Disini saya tidak setuju, KS Scorpene Malaysia itu dipesan karena mereka mendengar kita saat itu ingin membeli “beberapa” unit KS Kilo, dimana saat itu kita sedang hangat-hangatnya bersengketa soal Ambalat dengan mereka. Selain 2 biji KS Scorpene Malaysia juga mempunyai sekitar 3 s/d 6 Biji KS Midget type SWATS (Shallow Water Attack Submarine) dengan tonnage 200 ton buatan Cos.Mo.S Italia (ini yang disembunyiin keberadaannya), dimana beberapa kali bangkai torpedo “Spearfish” yang panjangnya 7 meter seringkali ditemukan pihak TNI AL di beberapa wilayah perairan Indonesia. (Patut diduga mereka menerobos wilayah dalam laut Indonesia saat latihan). Untuk KS Collins Class itu adalah pembelian Australian Navy sejak tahun 1980an. Jadi saya tidak mau banyak berkomentar.

  DIHAPUS ATAS PERMINTAAN PENULIS”

Disini saya ingin sedikit mencerahkan, Perlu teman-teman warjag ketahui sampai saat ini tim evaluasi dari TNI AL masih berada di Rusia sana untuk meninjau kelaikan dari KS yang akan “Dihibahkan” Rusia kepada kita. Kenapa? Karena membeli KS bekas (second) tidak semudah seperti kita membeli mobil bekas. Ada beberapa spek teknis yang musti diteliti secara detail lewat pengujian khusus tidak hanya melihat secara mata telanjang aja. spek teknis itu diantaranya adalah :

– Pemeriksaan Kelurusan/kedataran badan tekan: deformasi partial, total.
KS yang tidak pernah mengalami kejatuhan kekedalaman diluar batas dalam selam yang diijinkan, dapat ditandai dari hullskin-nya yang relative rata, dari frame pertama sampai ke frame terakhir. KS dengan hullskin yang bergelombang, menggelembung negative (mblesek) diantara frame penunjangnya, menggambarkan situasi yang kurang favourable bagi kemampuannya untuk menyelam sedalam batas dalam selam yang semula dicanangkan untuknya. KS yang mengalami situasi seperti ini, dapat diduga berat, bahwa kapal tersebut pernah jatuh kekedalaman yang diluar batas kemampuan selamnya, dan mengalami perobahan sifat material, menjadi plastis, dan tidak mampu kembali lagi kebentuk semulanya. Jadi ini musti diteliti betul oleh Tim kita.

-Pemeriksaan Getaran/vibrasi pada masing-masing  peralatan, radiated dan hidrodinamic noise total.
Keberhasilan operasi KS di hostile waters amat ditentukan oleh kemampuannya menyembunyikan kehadirannya sendiri. Hal ini amat dipengaruhi oleh noise atau suara yang ditimbulkannya, baik hidrodinamic noise, maupun radiated self noise. Hidrodinamic noise tergantung dari bentuk badan kapal, sehingga tidak bisa dirobah lagi. Radiated self nopise dapat dikurangi, dengan menyempurnakan kembali keseluruhan system peredam getaran, baik yang menyangga peralatan pembangkit tenaga, maupun yang berfungsi sebagai flexible joint pada sambungan pipa. Secara awam, radiated self noise ini dapat diamati, dengan memperhatikan air disekitar lambung kapal saat diesel sedang berjalan untuk pengisian batere dipangkalan. Adanya riak gelombang air yang amat kecil, yang bergetar disekitar lambung didaerah kamar mesin, merupakan gambaran paling kasar, bahwa getaran diesel terpancar, tepatnya, terradiasikan keluar kapal. Untuk mengamatinya secara lebih teliti, biasanya menggunakan vibrasi meter dari Bruel & Kjaer, atau Hewlett Packard, yang memiliki program lengkap guna melaksanakan analisa vibrasi, yang lalu juga dapat dipergunakan untuk “predicttive maintenance”, suatu cara penentuan kerusakan pesawat dengan memonitor perubahan perilaku vibrasi pada tempat tempat tertentu. Ini juga menjadi fokus perhatian Tim kita.

-Pemeriksaan ruang batere, bekas kebocoran asam batere, hull menipis.
Bukannya tidak mungkin, bahwa pada saat dioperasikan dilingkungan Angkatan Laut Rusia, pernah terjadi kebocoran pendingin batere yang lalu akan mengakibatkan asam batere meluap dan tumpah kedasar geladak ruang batere. Keterlambatan mengatasi tumpahan asam keras kegeladak, akan dapat menyebabkan geladak mengalami korosi, dan akan menipis. Penipisan ini jelas akan menurunkan ketahanan KS untuk menyelam dalam. Geladak ruang batere, terutama pada tempat terrendah, pada sumuran penghisapan got ruang batere, perlu mendapat perhatian penuh. Bintik bintik bopeng seperti bekas penyakit cacar air ditempat tersebut, kemungkinan besar akan berasal dari kejadian tumpahan asam yang terlambat dinetralisir. ketebalan pressure hull diderah ini wajib diukur dengan menggunakan alat X ray device. Dan masih banyak spek teknis lain yang kalo untuk satu biji KS buat diteliti aja bisa memerlukan waktu “berminggu-minggu” jadi tidak segampang dibayangkan banyak orang.

 DIHAPUS ATAS PERMINTAAN PENULIS”

Disini saya ingin menyanggah, jujur saja Indonesia itu DARURAT KAPAL SELAM!, KS yang kita miliki baik itu Midget, Type 209/1300 dan Kilo jumlahnya masih belum sebanding dengan luasnya laut NKRI yang harus diawasi dan dijaga. Penambahan dua KS diatas “Kilo” pengadaan tahun 2011 itu juga dalam skedul pengiriman yang Insya Allah kalo tidak ada aral melintang akan dikirim dan masuk dinas aktif tahun ini juga. Makanya saat ini Matra Laut ingin sekali melengkapi KS kita menjadi jumlah yang ideal baik itu lewat “hibah” maupun “Membuat sendiri”.

KS kita saat ini masih sibuk mengawasi “penyusupan” KS –KS usil tetangga macam Malaysia, Singapura, Australia dan Armada VII USA yang seringkali mencoba dan memetakan rute baru didalam laut wilayah ALKI kita. Jadi ngapain musti jalan-jalan ke Vanuatu sana?

Lagipula untuk membongkar AIP dan menggantinya dengan jenis AIP apa lagi? 39 hari juga adalah waktu yang amat singkat untuk membedah sebiji KS dimana biasanya untuk sekali “ngedocking” aja satu biji KS bisa memerlukan waktu berbulan-bulan.

Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bung Garuda Hitam, saya tidak bermaksud “apa-apa” akan tetapi saya tidak sependapat 100% dengan analisa anda. Disini saya hanya mengeluarkan opini berdasarkan apa yang saya tau, apa yang saya yakini, dan apa yang saya kerjakan.

Sekali lagi jangan patah semangat Bung, terus lah bernalisa dan memaparkannya di Warjag, sesungguhnya Warjag adalah contoh forum “berdemokrasi: dinegara kita. 

Salam hangat Bung Garuda Hitam 

NKRI harga mati! (By pocong syerem)

Leave a Comment