Pemerintah Tiongkok soal Natuna

Kepulauan Natuna, Indonesia
Pemerintah Tiongkok soal Natuna 1

Jakarta – Wakil Duta Besar Tiongkok untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia.

Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah Tiongkok kepada Indonesia.

“Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha,” kata dia.

Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut Tiongkok Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim Tiongkok itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines).

Nine dotted line of China
Pemerintah Tiongkok soal Natuna 2

Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut Tiongkok pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim Tiongkok sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly).

Peta dikeluarkan Kementrian pendidikan sekolah dasar RRC pada tahun 1938
Pemerintah Tiongkok soal Natuna 3

Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia.

Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada Tiongkok secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban.

Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa Tiongkok tidak punya masalah dengan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam. (VIVAnews).

Leave a Comment