Jakarta – Presiden baru saja menyampaikan pidato di Istana Merdeka Jakarta, terkait kisruh antara KPK dan Polri. Pidato ini disampaikan Presiden usai berdialog dengan sejumlah tokoh yang diundang ke Istana Negara: Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Jimly Asshiddiqie dan Hikmahanto Juwana.
Menurut Presiden Joko Widodo hubungan antara KPK dan Polri harus dijaga dan tidak boleh ada kriminalisasi. Dalam pidatonya yang singkat tersebut (sekitar 5 menit), presiden menyebut “Jangan ada kriminalisasi” sebanyak tiga kali, selama pidato.
Proses hukum yang menyangkut personil KPK dan Polri harus transparan dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Presiden mengatakan akan memantau proses tersebut.
Presiden meminta KPK dan Polri bahu membahu memberantas korupsi dan memberikan ruang bagi keduanya untuk bekerja. Namun semuanya tak boleh seolah berada di atas hukum. Semua harus bertindak benar sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dan jangan sampai ada kriminalisasi.
Tadinya keenam orang yang diundang oleh Presiden Jokowi, diduga akan menjadi Tim Independen (Ad Hoc) yang memantau kinerja KPK dan Polri. Namun Tim ini belum dibentuk secara formal, tapi siap bekerja dan dipanggil oleh presiden.
