TEMPO.CO, Dili – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao memastikan mundur dari jabatannya mulai 1 Februari 2015. Pernyataan itu disampaikan Xanana dalam jamuan makan malam bersama lebih dari 53 anggota pemerintahannya di Dili, Rabu malam, 28 Januari 2015.
Dalam pertemuan itu, Xanana menggarisbawahi rencana mundurnya dengan harapan agar pemimpin yang baru bisa membentuk pemerintahan yang bersatu. Salah seorang menteri yang hadir bercerita bahwa pada malam itu Xanana menyatakan jamuan makan malam itu sebagai pesta perpisahan mereka.
“Ini adalah makan malam perpisahan kita. Itu adalah malam perpisahan Perdana Menteri. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia akan mengumumkan nanti,” kata menteri yang tidak mau disebut namanya seperti dilansir media Timor Leste, Lusa, Kamis, 29 Januari 2015.
Mantan Menteri Kesehatan dan anggota partai oposisi, Fretilin, Rui Araujo, diperkirakan menggantikan Xanana. Serah-terima jabatan diperkirakan berlangsung pada 6 Februari mendatang.
Xanana, presiden pertama Timor Leste yang terpilih pada 2002 setelah negeri itu melepaskan diri dari Indonesia, adalah pahlawan perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae.
Xanana terpilih sebagai Perdana Menteri Timor Timur pada 2007, sehari setelah dia tarik-menarik kekuasaan dengan perdana menteri saat itu yang berasal dari Fretilin, Mari Alkatiri.
Xanana, 68 tahun, telah menyatakan niat mundur tahun lalu. Menurut Lusa, komposisi pemerintah dengan mandat memimpin Timor Leste sampai 2017 akan diumumkan pekan depan. “Tujuan restrukturisasi ini adalah membentuk pemerintah yang efisien dan efektif serta berfokus pada penyediaan layanan bagi rakyat Timor,” demikian pernyataan pemerintah Timor Leste seperti dilansir Lusa.
Namun ketika Lusa memastikan perihal pengunduran dirinya, Xanana mengatakan dia akan berkonsultasi dengan Presiden Taur Matan Ruak terlebih dahulu. (TEMPO.CO)
Xanana Ajak Oposisi Fretilin Duduk di Pemerintahan
TEMPO.CO , Jakarta: Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao telah menghubungi sejumlah orang dari partai oposisi Fretilin untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan baru. Empat orang dari Fretilin yang telah dihubungi Xanana adalah Inacio Moreira, Estanislau da Silva, Hernani Coelho dan RuiAraujo.
Inacio Moreira kepada media lokal, Senin, 2 Februari 2015 mengatakan dirinya bersedia untuk menempati posisi apa saja yang diberikan oleh Xanana guna memberikan ontribusi agi pemerintahan baru dalam mengimplementasikan program pembangunan nasional.
“Kamis pekan lalu, Perdana Menteri Xanana Gusmao telah memangil saya untuk membicarakan tentang keterlibatan saya dalam pemerintahan baru saya bersedia menempati posisi atau jabatan dalam pemerintahan baru dan sebagai warga negara yang baik saya bersedia untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan baru,” kata Inacio Moreira.
Sekretaris Umum Partai Fretilin, Mari Alkatiri mengatakan setiap orang dari partai Fretilin yang dipanggil untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baru merupakan keputusan individu dan tidak mewakili partai.
“Saya mendukung Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk melakukan perombakan kabinet dan seandainya Xanana meminta orang-orang Fretilin untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baru, mereka akan datang sebagai individu dan bukan mewakili Partai Fretilin,” kata Mari Alkatiri.
Siaran pers dari kantor pemerintah menyatakan bahwa konsultasi Presiden dengan partai politik akan memakan waktu selama satu minggu.
Sebelumnya sejumlah media internasional memberitakan tentang rencana Xanana mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Februari 2015. Namun, Xanana usai bertemu Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Senin, 2 Februai 2015 mengatakan rencana pengunduran diri sempat terpikir olehnya. Namun, ia bersama Presiden Taur memilih untuk membahas opsi perombakan kabinet. (TEMPO.CO)
Partai Koalisi: Xanana Rombak Kabinet, Bukan Mundur
TEMPO.CO, Dili – Rencana Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mundur dari jabatannya menjadi berita hangat di media lokal. Pasalnya, kepada media lokal berbahasa Tetum, Xanana membantah rencana pengunduran dirinya dengan menyebut berita itu rumor. Berita rencana mundurnya panglima pasukan Falintil saat Timor Leste berada di bawah pemerintahan Indonesia itu ramai diberitakan media internasional.
Partai pendukung Xanana, CNRT, memastikan belum menerima surat pengunduran diri Xanana sebagai perdana menteri. Wakil Ketua Parlemen Nasional Aderito Hugo menjelaskan, Xanana meminta anggota kabinetnya mengajukan surat pengunduran diri. “Bukan Xanana yang mengundurkan diri. Seandainya Xanana yang mengundurkan diri, ceritanya akan lain,” kata Aderito.
Sekretaris Jenderal Partai PD Mariano Sabino menyatakan pihaknya tetap mendukung keputusan Xanana melakukan perombakan kabinet dan mempertahankan koalisinya dengan CNRT dan Frente Mudansa. Mariano Sabino juga menegaskan bahwa PD menolak Xanana Gusmao mundur dari jabatannya hingga masa jabatannya berakhir pada 2017.
Berdasarkan konstitusi Timor Leste, ada dua mekanisme ihwal perubahan kabinet pemerintah. Mekanisme pertama, jika anggota kabinet yang mengundurkan diri, partai koalisi yang terbentuk masih berlanjut. Perdana menteri kemudian mengajukan lagi daftar anggota kabinet baru kepada presiden untuk disahkan dan dilantik.
Mekanisme kedua, jika bersama anggotanya mundur dari kabinet, perdana menteri mengajukan pengunduran diri ke presiden dan secara otomatis pemerintahan dibubarkan. Presiden akan menunggu partai mayoritas di parlemen mengajukan nama perdana menteri baru.
Dalam situasi seperti ini, jika Partai CNRT, PD, dan Frente Mudansa masih mempertahankan koalisi, partai anggota koalisi tersebut harus melakukan dialog politik guna mengajukan nama perdana menteri beserta anggota kabinet baru untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, dalam dialog tersebut ada kemungkinan terbentuk koalisi baru antara CNRT yang memiliki 30 kursi dan PD dengan 8 kursi. Dengan begitu, koalisi tersebut sudah menjadi mayoritas di parlemen atau 2/3 dari jumlah total anggota parlemen dengan 38 kursi. Ada juga kemungkinan terbentuk koalisi antara CNRT dan Fretilin yang punya 27 kursi, sehingga koalisi memiliki total 57 kursi.
Xanana pernah mengutarakan rencananya mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada akhir 2013. Namun, pada pertengahan 2014, melalui konferensi tingkat tinggi CNRT, para pimpinan partai itu meminta Xanana tidak mengundurkan diri hingga masa jabatannya berakhir pada 2017.
CNRT memberikan wewenang penuh kepada Xanana untuk melakukan perombakan terhadap kabinetnya. Dalam konferensi tersebut, Xanana menerima usul CNRT serta menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan akan melakukan perombakan kabinet. (TEMPO.CO)
Timor Leste Limbung, Xanana Usir 5 Hakim Portugal
TEMPO.CO, Dili – Timor Leste sedang diguncang krisis penegakan hukum. Penyebabnya adalah keputusan Perdana Menteri Xanana Gusmao mencabut visa lima hakim asal Portugal dan dua jaksa penuntut antikorupsi lainnya. Ketujuh penegak hukum itu kemudian diusir keluar dari Timor Leste dalam tempo 48 jam sejak pencabutan visa dilakukan.
Seperti diberitakan News.com.au, Kamis, 27 November 2014, Xanana dituding berupaya mempetieskan kasus korupsi yang diduga dilakukan sejumlah menteri seniornya.
Mantan pejuang kemerdekaan Timor Leste itu mengambil langkah di luar hukum setelah sidang parlemen membatalkan kontrak kerja bagi pekerja asing di lembaga penegakan hukum negara itu.
Hakim senior Timor Leste, Guilhermino De Silva, mengkritik resolusi parlemen yang dinilainya cacat hukum, menyusul Xanana mencabut visa para penegak hukum warga asing itu.
Menurut Presiden Asosiasi Pengacara Kawasan Utara Timor Leste Alistair Wyvill S.C., kasus korupsi yang sedang dalam proses persidangan itu melibatkan teman kerja terdekat Xanana, yakni Menteri Keuangan Emilia Pires. “Ini berpotensi sebagai tantangan terbesar terhadap stabilitas Timor Leste sejak 2006,” kata Wyvill setelah bertemu dengan para penegak hukum di Dili.
Sebelumnya, Xanana menyatakan rasa kecewanya terhadap cara hakim menangani kasus manipulasi pajak yang melibatkan perusahaan minyak asing di ladang minyak Bayu-Undan.
Masalahnya, menurut Wyvill, dari hasil penelitiannya, tidak ada hakim asing yang menangani kasus pajak yang melibatkan perusahaan minyak asing itu.(TEMPO.CO)
Timor Leste, Australia, dan Arbitrase di Den Haag
TEMPO.CO, Dili – Pemerintah Timor Leste meminta pengadilan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda, memerintahkan Australia untuk mengembalikan semua dokumen yang disita dalam penggeledahan kantor salah satu pengacara Timor Leste, Bernard Collaery, di Canberra, Desember 2013 lalu.
Permintaan ini merupakan bagian dari rangkaian gugatan Timor Leste terhadap Australia terkait dengan perjanjian eksplorasi minyak dan gas di Laut Timor.
Gugatan di Den Haag ini merupakan upaya Timor Leste membatalkan CMATS Treaty (Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea) tahun 2006, yang ditandatangani Perdana Menteri Australia saat itu, Alexander Downer, dan koleganya dari Timor Leste, Jose Ramos-Horta. Perjanjian itu akan mulai berlaku efektif tahun ini.
Berdasarkan kesepakatan CMATS, kedua negara akan mendapatkan pendapatan 50:50 dari ladang minyak dan gas Greater Sunrise. Dua negara ini mengklaim sama-sama berdaulat atas daerah yang terletak sekitar 150 kilometer selatan Timor Timur dan 450 kilometer barat laut Darwin. Kawasan ini diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas senilai US$ 40-50 miliar.
Timor Leste ingin merevisi kembali kesepakatan itu setelah eks agen intelijen luar negeri Australia (Australian Secret Intelligence Service/ASIS) yang bersedia menjadi whistleblower, mengatakan bahwa dinas intelijen Negeri Kanguru ini melakukan penyadapan saat kesepakatan itu sedang dinegosiasikan. Berdasarkan pengakuan ini, Timor Leste menuding Australia bersikap tak jujur dan melanggar hukum internasional. Timor Leste juga meminta kesepakatan tahun 2006 itu dibatalkan.
Di tengah upaya inilah badan mata-mata domestik Australia, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO,) menggeledah kantor Bernard Collaery, dan membawa sejumlah dokumen dan file penting, 3 Desember 2013. Saat penggeledahan, Collaery sedang tak ada di Canberra. Pada hari yang sama, agen ASIO juga menggeledah rumah sang whistleblower, yang juga akan menjadi saksi kunci Timor Leste. Setelah eks mata-mata itu ditahan dan diinterogasi selama beberapa jam, paspor miliknya dicabut sehingga membuatnya nyaris tak mungkin ke luar negeri, apalagi bersaksi.
Menurut Collaery, salah satu file yang diambil dalam penggeledahan itu adalah dokumen pernyataan tertulis (afidavit) sang whistleblower. Dalam afidavit itu, eks agen tersebut mengaku mengetahui perihal pemasangan perangkat pendengaran rahasia oleh teknisi ASIS di dinding kantor kabinet Timor Leste yang saat itu direnovasi di Dili pada 2004.
Penggeledehan itu tak menghentikan proses hukum yang diajukan Timor Leste. Sidang pertama kasus itu, yang berlangsung tertutup, sudah dimulai akhir Desember 2013 lalu. (TEMPO.CO)
Merasa “dikerjai”, Timor Leste usir lima hakim “impor”
Dili, Timor Leste (ANTARA News) – Timor Leste mendeportasi lima hakim asal Portugal setelah pengadilan memenangkan raksasa energi Amerika Serikat ConocoPhillips dalam kasus pajak senilai ratusan juta dolar AS.
“Lima hakim dari Portugal telah diperintahkan meninggalkan negeri ini secepatnya. Sampai hari ini, semuanya telah pergi,” kata Ketua Mahkamah Agung Guilhermino da Silva kepada AFP.
Pemerintah Timor Leste menuduh perusahaan-perusahaan minyak asing, termasuk ConocoPhillips, tidak mematuhi hukum yang berlaku di negeri itu dan emudian mengajukan sejumlah kasus pajak ke pengadilan tetap malah perusahaan asing itu yang dimenangkan.
Perusahaan besar AS ini adalah sumber utama pendapatan dari negara miskin itu, berkat operasi tambangnya di Laut Timor.
Sistem kehakiman Timor Leste sebagian besar terdiri dari para hakim dan jaksa dari negara-negara berbahasa Portugis, sejak memisahkan diri dari Indonesia pada 2002.
Perdana Menteri Xanana Gusmao Selasa lalu mengecam para hakim asing itu dengan menyebutnya telah gagal melindungi kepentingan nasional Timor Leste.
“Kita ingin ConocoPhillips membayar pajak kepada kita, tetapi pengadilan malah memutuskan pemerintahlah yang seharusnya membayar mereka,” kata dia. “Para penuntut tidak membela pemerintah dan tidak menerangkan alasan pemerintah.”
Timor Leste adalah negara yang perekonomiannya paling tergantung kepada pendapatan minyak dibandingkan negara-negara lain di dunial di mana hampir 90 persen pendapatan nasional berasal dari minyak.
Kebanyakan uang minyak itu mengalir dari proyek di Laut Timor yang dioperasikan ConocoPhillips, demikian AFP. (ANTARA News)
