Jakarta – Pemerintah Indonesia tidak mungkin mengusir atau menolak ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang saat ini terutama berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
“Saya mengusulkan pemerintah harus menyediakan sebuah tempat atau pulau untuk menampung mereka. Namun masalah dana harus sepengetahuan lembaga donor internasional dan PBB, khususnya UNHCR yang membidangi masalah pengungsi ini,” kata anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 1 Juni 2015.
Waktu Presiden Soeharto, pemerintah waktu itu juga pernah menampung para pengungsi dari Vietnam. Waktu itu menampung ribuan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
“Pada zaman pak Harto, pemerintah Indonesia menempatkan mereka di Pulau Galang. Di sana mereka bebas beraktivitas dan menetap di pulau tersebut sampai situasi di negara mereka aman. Saat ini Pulau Galang dijadikan obyek wisata di kawasan tersebut,” kata Sekjen Partai Gerindra itu.
Selain pengungsi Rohingya asal Myanmar, saat ini ada juga pengungsi dari Bangladesh. Jumlah pengungsi dari Bangladesh itu sebanyak 720 orang dan menempati Tempat Pelelangan Ikan Kuala Cangkoy, Lapang Aceh Utara.
Sedangkan jumlah pengungsi Rohingya sebanyak 1.062 orang dan saat ini mereka masih belum mendapatkan fasilitas dan bantuan yang layak.
Qatar Bantu 50 Juta USD
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyampaikan bahwa Pemerintah Qatar berkomitmen membantu Indonesia secara keuangan untuk mengatasi masalah pengungsi yang sedang terjadi di Asia Tenggara, demikian menurut keterangan pers Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.
Komitmen bantuan dari Qatar itu disampaikan ketika Menlu RI melakukan kunjungan kehormatan ke Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, di Doha, Qatar pada Kamis (28/5).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Menlu RI ke negara Teluk dan Timur Tengah untuk membuka cakrawala baru dalam hubungan Indonesia dengan negara- negara di kawasan tersebut.
Pada kunjungan itu, secara khusus Menlu Retno menyampaikan perkembangan masalah “irregular migrants” yang sedang terjadi di Asia tenggara, khususnya terkait langkah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusian bagi para pengungsi dan korban penyelundupan manusia.
Menanggapi hal itu, Emir Qatar memberikan komitmen bantuan sebesar 50 juta dolar AS untuk pembuatan tempat penampungan di Indonesia.
Emir Qatar menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para pengungsi atau imigran dari etnis Rohingya. Pemerintah Qatar juga memberikan dukungan dan mengharapkan agar Indonesia dapat memfasilitasi penyelesaian masalah Rohingya.
Sebelumnya, Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengatasi masalah “irregular migrant”, terutama yang berhubungan dengan para pengungsi Rohingya dari Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam Pertemuan Menlu OKI ke-42 secara khusus menyampaikan situasi darurat kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara terkait dengan “irregular migrant” Rohingya dan Bangladesh.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno mendorong negara-negara OKI agar menunjukan kepemimpinannya dalam membantu mengatasi masalah kemanusian terkait dengan “irregular migrant”.
Menlu Retno menyampaikan langkah yang telah diambil oleh Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara berpenduduk mayoritas Islam dalam mengatasi masalah kemanusiaan internasional tersebut.
Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan dari sejumlah negara OKI atas langkah yang telah diambil dalam menangani dan membantu para pengungsi Rohingya.
Secara khusus, Menlu Gambia menyampaikan kesiapan Pemerintahnya untuk menerima relokasi pengungsi dengan dukungan masyarakat internasional.
Sementara Menlu Turki menyampaikan kesiapan Pemerintahnya memberi bantuan keuangan dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya dan Bangladesh.
Antara News
