“Bila Laut Merupakan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka laut adalah nyawa. Tanah air ku Indonesia adalah tanah Ait kepulauan yang berlaut dan bersamudera, bahwa salah satu unsur untuk menjadi bangsa yang jaya adalah menguasai lautan (Presiden Ir.Soekarno pada National Maritime Convention 1963)”
Pekikkan yang dibunyikan oleh Presiden Pertama kita Ir. Soekarno yang tiada hentinya menyuarakan kedaulatan maritim. Karena maritim merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Secara historis merupakan negara kepulauan dari sabang sampai merauke. Kerajaan yang ada di Nusantara pun mayoritas menguasai Lautan, dan memiliki armada maritim yang kuat.
Seperti apa yang diungkapkan oleh Prof Hasyim Jalal, yang dimaksud negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk menyejahterahkan rakyatnya. Namun hal itu berbanding terbalik terhadap realita yang terjadi saat ini, Bila kita mendengar istilah maritim kita hanya teringat pada nasib masyarakat pesisir yang terkatung katung dalam menjalani pekerjaannya, padahal dengan hasil laut yang melimpah bisa mensejahterahkan para nelayan. Dan disisi lain Nelayan tradisional yang memiliki peralatan seadanya harus bersaing dengan nelayan dari luar Indonesia dengan memiliki peralatan lebih modern. Sungguh ironi?
Perlu adanya langkah keseriusan dari pemerintah untuk bisa menjaga potensi potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan pertahanan dibidang maritim, salah satu sektornya adalah TNI Angkatan Laut bertanggungjawab menjaga kedaulatan Republik Indonesia dibidang maritim.
TNI Angkatan Laut selama dinamika perjalanan bangsa memiliki catatan yang baik, namun terjadinya fluktuasi kekuatan armadanya. Meskipun di era 1960-an TNI Angkatan Laut dinobatkan sebagai Angkatan Laut terbesar di Asia,namun terjadinya fluktuasi kekuatan armada karena terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno yang secara kebijakannya lebih kepada potensi kemaritiman, dengan melaksanakan nation building berkarakter bahari. Karena kecenderungan Presiden Soeharto yang lebih mengutamakan potensi darat, menciptakan kondisi terbalik, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara Agraris, sehingga sektor pertahanan kelautan tidak seheroik pada zaman Soekarno.
Pasca Reformasi memberikan angin segar terhadap kondisi di TNI Angkatan Laut, dengan semangat yang dibawa oleh Presiden Abdurrahman Wahid mencoba untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia ditandai dengan dibentuknya Departemen kelautan dan mengangkat Laksmanan Widodo AS sebagai Panglima TNI, karena selama orde baru Panglima TNI selalu dikepalai oleh perwira perwira dari Angkatan Darat.
HUT TNI AL ke 70 di Surabaya (photo: pr1v4t33r)Hingga sekarang banyak upaya pemerintah untuk mengembalikan kejayaan maritim terus di perjuangkan. Menurut saya Momentum 70 tahun lahirnya TNI Angkatan Laut menjadi gerbang baru bangkitnya kekuatan armada maritim. Disisi lain program program pemerintah Jokowi-JK yang cenderung kepada penataan kembali kemaritiman perlu disinergiskan.
Salah satu kesinergisannya adalah Kebijakan Minimum Essential Force tahap ke dua harus bisa di implementasikan dengan baik, sesuai dengan tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kuantitas kualitas dari armada TNI Angkatan Laut guna menjaga pertahanan dan keamanan di bidang maritim, melihat begitu luasnya wilayah laut Indonesia dibutuhkan armada yang tangguh. Sesuai dengan paradigma kemiliteran defence power mengerahkan pertahanan dari segala lini guna menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Sehingga apabila itu dapat di realisasikan dengan baik, Indonesia akan kembali menjadi macan maritim di wilayah Asia hingga Dunia Internasional. Dengan kekuatan pertahanan maritim yang kuat, nelayan asing pun tidak akan berani mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, dan masyarakat pesisir pantai pun bisa leluasa mencari ikan tanpa harus khawatir bersaing dengan nelayan asing. Dan potensi kemaritiman pun akan kembali pada dasarnya yakni mensejahterahkan perekonomian rakyat. Bravo TNI AL, Dirgahayu Ke 70 “Viribus mari Victoria, naval power gives victory, Jalesveva Jamahe Justru di laut kita jaya”
Muhammad Sutisna (Penulis adalah Mahasiswa FISIP UIN JAKARTA & Ketua Koordinator Hubungan, Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah PMII CABANG CIPUTAT)
