Beijing – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China kian meninggi di wilayah Laut China Selatan. Ketegangan ini mulai terjadi ketika AS mengirimkan kapal perang mereka, yakni USS Lassen ke wilayah sengketa tersebut.
Kapal laut China, berdasarkan pernyatan Kementerian Pertahan China, sudah memberikan peringatan kepada USS Lassen agar segera keluar dari kawasan Laut China Selatan. Jika tetap beredar di sekitar Laut China Selatan, kementerian itu mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan lebih.
“Kapal perang Cina memberi peringatan kepada kapal Angkatan Laut AS karena berpatroli dekat dengan pulau buatan China di Laut China Selatan,” kata kementerian itu dalam pernyataan yang diposting di website resmi mereka.
“Militer kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara,” sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (27/10).
Sebelumnya, pemerintah China juga dikabarkan sudah memanggil Duta Besar AS di Beijing, Pemanggilan Dubes AS ini dimaksudkan untuk menyampaikan protes secara resmi atas pengerahan USS Lassen ke wilayah Laut China Selatan.
Sementara itu, AS sendiri sampai saat ini belum memberikan keterangan mengenai alasan pengerahan USS Lassen ke Laut China Selatan. Namun, ada dugaan manuver kapal perang AS itu untuk menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan.
Sebelumnya, Kapal Angkatan Laut AS berlayar ke dekat pulau buatan hasil reklamasi Cina di Laut Cina Selatan, Selasa (27/10). Kementerian luar negeri Cina meresponnya dengan kecaman dan menyebut tindakan AS ilegal.
Pejabat pertahanan AS mengonfirmasi kapal USS Lassen berlayar ke 12 mil zona perairan Cina di wilayah terumbu karang Mischief dan Subi di kepulauan sengketa Spratly. Aksi tersebut seolah menantang Cina atas klaim kebebasan navigasi.
Juru bicara kementerian luar negeri Cina, Lu Kang mengatakan operasi AS tersebut mengancam kedaulatan Cina. “Beijing akan merespon aksi provokatif yang disengaja tersebut,” katanya, dikutip BBC.
Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Bill Urban mengatakan bahwa AS hanya melakukan operasi rutin di Laut Cina Selatan. Operasi tersebut, sah di bawah hukum internasional.
Kepulauan Spratly adalah wilayah sengketa antara Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk sekutu AS Filipina. Pada 2013, Cina memulai reklamasi terumbu karang untuk dibuat pulau buatan. Washington percaya bahwa Beijing sedang membangun fasilitas militer di sana.
Sehingga, pemerintah Presiden Barack Obama memutuskan untuk meluncurkan operasi Kebebasan Navigasi AS di Laut Cina Selatan, baik laut maupun udara. Program ini dikembangkan untuk mempromosikan Konvensi PBB dalam Hukum Laut, meski AS tidak secara formal mengesahkan pakta itu.
Sindonews.com dan Republika.co.id
