Surabaya – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi rencana pembelian helikopter khusus orang sangat penting (very very important person/VVIP) bagi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
“Kita evaluasi ulang ya. Evaluasi ulang. Jangan berlebihan karena ini uang rakyat,” ujar Kalla, di Surabaya, Senin (30/11/2015).
Menurut Wakil Presiden, pejabat pemerintah dan aparatur negara harus berhati-hati dan efisien dalam menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan amanah rakyat.
Ia menilai, kondisi helikopter khusus Super Puma untuk VVIP yang saat ini dioperasikan TNI Angkatan Udara (AU) masih baik. Helikopter itu dibeli pada era Presiden Abdurahman Wahid.
“Helikopter itu diukur dari dua hal, yaitu tahun pembuatannya dan jam terbangnya. Jam terbangnya kecil sekali,” kata Wapres.
Jusuf Kalla menjelaskan, total penggunaan helikopter VVIP Super Puma oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu bulan rata-rata hanya satu kali penerbangan.
“Yang dimaksud angkutan VVIP cuma dua orang di Indonesia, cuma Presiden dan Wapres, sedangkan helikopter yang itu sudah ada lima, dan itu relatif baru,” ujar dia.
JK juga mengingatkan jangan sampai terjadi skandal dalam rencana pembelian helikopter untuk VVIP.
Pemangku kepentingan dalam pembelian helikopter VVIP, menurut Wapres, perlu berkaca kepada India yang membeli helikopter dari perusahaan AgustaWestland, namun terjadi penetapan harga (mark up) yang terlalu tinggi akibat adanya korupsi.
“Artinya, jangan terjadi itu. Oke hati-hati. Kami khawatir, jangan-jangan helikopter buangan dari India itu mau dibeli Indonesia. Periksa ulang, karena itu jelas,” kata Kalla.
Antara
