Jakarta – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya pada Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut namanya dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport. Jokowi tidak terima ada yang mempermainkan dan mencatut nama Presiden.
“Saya tidak apa-apa dibilang Presiden gila, sarap, koppig tidak apa. Tapi kalau sudah dibilang mencatut, meminta saham, itu yang tidak bisa,” ungkap Jokowi dengan nada tinggi di Istana Merdeka, Senin (7/12/2015).
Jokowi menilai permintaan saham dan pencatutan nama itu adalah soal kepatutan, moralitas, dan wibawa negara.
Dia tidak terima lembaga kepresidenan dimainkan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Apalagi, ada yang berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan namanya.
“Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara dipermainkan,” tukas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto atas kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.
Setya diduga meminta jatah saham kepada Freeport dan meminta bagian dalam proyek pembangkit listrik di Urumuka, Papua.
Atas kasus ini, Setya diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan hari Senin, 7/12/2015. Namun, pemeriksaan terhadap politisi Partai Golkar itu berlangsung tertutup, berbeda dengan dua pemeriksaan sebelumnya dilakukan MKD terhadap Sudirman dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan presiden selalu memantau perkembangan sidang MKD. Presiden pun memiliki harapan yang sama seperti rakyat Indonesia agar sidang-sidang di MKD berlangsung transparan.
Wapres JK: Lebih Bagus Setya Novanto Mundur !
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ada pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus ‘Papa Minta Saham’. JK menyarankan Novanto sebaiknya mundur dari kursi ketua DPR RI.
“Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif,” ujar JK di kantor wapres, Jakarta, Senin (6/12/2015).
Terkait pemeriksaan Novanto yang berlangsung tertutup, JK mengaku tidak mengetahui alasannya. “Saya tidak tahu apa yang terjadi, ya kita tunggu saja,” terangnya.
JK menyebut tidak memantau persidangan Novanto hari Senin yang dilakukan MKD. Namun, JK mengatakan adalah wajar ada lobi politik di DPR.
“Yang namanya lembaga politik pasti lobi-lobi ada,” kata JK.
Kompas.com dan Detik.com
