Jakarta – Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra menegaskan sudah seharusnya Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna sejak lama. Atas dasar itu DPR mendukung pembangunan pangkalan militer di sana sejak 2015.
“Pembangunan pangkalan militer di Natuna memberi posisi berbeda bagi Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan,” ujar Supiadin Aries, Kamis 24 Maret 2016.
Supiadin menjelaskan pangkalan militer di Natuna akan sangat berpengaruh dengan politik luar negeri Indonesia. “Contohnya dulu saat militer kita menjadi paling kuat di ASEAN, tidak ada yang berani mengganggu. Sampai-sampai pimpinan ASEAN selalu diserahkan kepada Indonesia. Ini harus dikembalikan,” ujarnya.
Dengan peristiwa masuknya kapal pencuri ikan China yang dilindungi coast guard mereka, anggota DPR RI ini menilai sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia karena militernya dianggap lemah.
“Mereka mau menguji, kalau militer kita kuat mereka enggak berani macam-macam. Makanya pembangunan pangkalan militer di Natuna penting, agar kasus dengan kapal China tidak terulang lagi. Kita juga tidak boleh takut,” ujarnya.
Purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini mengingatkan, kekayaan Natuna yang sangat melimpah dan terbuka menjadi daya tarik negara asing untuk masuk dan melakukan ekspansi. “Saya tahu betul, saya pernah ke sana,” ujarnya
Meski anggaran pembangunan pangkalan militer di Natuna masih kurang memadai, komisinya berjanji mendorong pemenuhan pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau.
“Pembangunan pangkalan militer di Natuna harus simultan antara Angkatan Darat, Laut dan Udara. TNI AU harus punya skadron udara memadai. TNI AL harus punya dermaga yang baik. Saat ini baru Lanal nanti harus jadi pangkalan,” ungkapnya.
Politikus partai Nasdem ini mengatakan, personel TNI di pangkalan militer Natuna harus bersiaga. “TNI harus siap menjaga harga diri bangsa dan negara. Jangan sampai diinjak-injak. Kita tidak boleh takut sama China sekalipun,” ungkapnya.
DPD Dukung Indonesia Tegas terhadap China
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mendukung penuh usaha pemerintah mencegah illegal unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna.
“Kita mengapresiasi Kementerian Luar Negeri yang sudah melayangkan nota diplomatik atas tindakan yang dilakukan coast guard China terhadap penggagalan penangkapan kapal ilegal KMK Way Fey di perairan Natuna,” ujarnya di Jakarta, 24 Maret 2016.
Pencurian ikan yang terjadi di perairan Natuna oleh kapal nelayan China, selain mengambil sumber daya laut Indonesia, juga melakukan pelanggaran kedaulatan Indonesia.
Purnawirawan jenderal polisi ini menjelaskan, pencurian yang dilakukan kapal China dan pembelaan oleh Kapal coast guard China, secara faktual telah melanggar Undang-Undang (UU) 43/2008 tentang Wilayah Negara.
“Pemerintah China juga melanggar ketentuan International United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) terkait ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai,” ujarnya.
Atas dasar perjanjian itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang luasnya 200 mil dari garis pantai, di mana dalam zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel maupun pipa.
Antaranews.com & Vivanews.com
