Pemerintah Filipina mengatakan bahwa pihaknya telah menciptakan satu gugus tugas baru untuk mengkoordinasikan kebijakan di Laut Cina Selatan, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok.
Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh kantor Presiden Filipina, Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat (NTF-WPS) akan dipimpin oleh penasehat keamanan nasional dan membawahi 15 sekretaris dari berbagai lembaga berbeda, termasuk urusan luar negeri dan pertahanan nasional. Lembaga utama akan melakukan fungsi sebagai Komite Koordinasi Antar Lembaga.
Satuan Tugas NTF-WPS akan bertanggung jawab untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan kemampuan kerja antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan Filipina di Laut Cina Selatan. Dewan Keamanan Nasional akan memberikan dukungan teknis dan administrasi, sedangkan presiden akan memberikan bimbingan terkait sektor keamanan, keadilan dan perdamaian.
Di antara empat negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa wilayah Laut Cina Selatan, Filipina telah menanggung beban dari perkembangan kekuatan Tiongkok di wilayah itu. Pemerintah Filipina menganggap bahwa Beijing telah merebut Scarborough Shoal dari Manila, wilayah yang secara de facto merupakan zona identifikasi pertahanan udara Filipina.
Pekan lalu, sebuah kapal pantai Tiongkok menabrak perahu nelayan Filipina di Scarborough Shoal. Manila menuduh bahwa nelayan Tiongkok telah melakukan provokasi terhadap kapal nelayan Filipina dengan cara melemparkan botol. Sementara Beijing mengatakan bahwa nelayan Filipina melakukan penyerangan terhadap kapal pantai Tiongkok.
Pemerintah Filipina telah mengajukan kasus sengketa Laut Cina Selatan ke Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA). Penjatuhan vonis keputusan kasus itu akan dilakukan pada bulan Mei atau Juni mendatang.
The Diplomat
