Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu sayyaf di Filipina dan koordinasi sedang dilakukan untuk menangkap para penyandera.
“Pemerintah tengah mengupayakan dan berkoordinasi terhadap kasus penyanderaan yang dilakukan kepada 10 WNI yang diduga dilakukan kelompok milisi tertentu di perairan Sulawesi Utara dan diduga berasal dari negara tetangga,” ujar Pramono di kantornya, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Sekretaris Kabinet menegaskan, pemerintah segera memutuskan respons yang akan dilakukan terhadap kelompok Abu Sayyaf. Kemungkinan terbesar akan dilakukan penyerbuan dan penangkapan terhadap kelompok Abu Sayyaf.
“Pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk segera bisa melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan, karena bagaimana pun mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah NKRI,” ujar Pramono.
“Menteri Luar Negeri sekarang sedang mengumpulkan data dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa dilakukan,” ujarnya.
Soal permintaan uang tebusan 50 juta Peso atau senilai Rp 15 miliar, pemerintah tidak akan mengakomodir. Opsi yang paling mungkin dijalankan adalah mengerahkan pasukan untuk melakukan penangkapan.
“Kalau dilihat motifnya, mereka meminta uang. Jadi motifnya motif perampokan. Meminta tebusan uang. Dan ada kemungkinan apakah uang itu hanya dilakukan untuk kepentingan mereka atau milisi. Sehingga dengan demikian akan dipelajari lebih hati-hati,” ujar Pramono.
10 WNI yang menaiki Kapal Tug Boat Brahma 12 yang mengarungi perjalanan menuju Sulu, Filipina, diserang kelompok Abu Sayyaf dan diduga dibawa ke Pulau Basilian. Sementara dan kapal ditinggalkan di Tawi-tawi.
Detik.com
