Kapal nelayan tiongkok kembali berulah dengan melakukan pencurian ikan di lepas pantai barat. Kondisi ini menyusul keluhan yang dilaporkan oleh banyak nelayan Korea Selatan karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan kapal nelayan China di perairan itu.
Akibat ulah kapal tiongkok itu, Korea Selatan (Korsel) dan pasukan Komando PBB memulai patroli gabungan untuk menghentikan praktik illegal fishing yang sering terjadi di lepas pantai barat. Patroli bersama ini diluncurkan menyusul nelayan Korsel yang berhasil menyita dua kapal penangkap ikan China yang melakukan praktik pencurian dan kemudian menyerahkannya ke pihak berwenang.
Demi keamanan perairan pantai barat, pihak Angkatan Laut dan polisi air Korea Selatan bergabung dengan Komando PBB untuk berpatroli di sekitar 60 km sepanjang perairan di muara Sungai Han yang membentang hingga ke perairan antara Korsel dan Korea Utara.
“Angkatan Laut kami, penjaga pantai dan Komando menyiapkan polisi militer untuk meluncurkan operasi mengusir kapal-kapal nelayan Tiongkok,” kata pejabat Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dikutip Reuters, Sabtu (11/6).
Menurut Kepala Staf Patroli Gabungan, terdapat lebih dari 10 kapal China yang kedapatan melakukan praktik pemancingan ilegal di muara Sungai Han pada Jumat, namun seluruh kapal berhasil melarikan diri ke sejumlah daerah dekat pantai Koret sejak patroli Korsel-PBB diluncurkan.
Praktik Pemancingan ilegal marak terjadi di perairan yang dekat Garis Batas Utara, perbatasan maritim yang disengketakan dengan Korut. Di perairan ini pernah terjadi bentrokan angkatan laut antar Korsel dan Korut dan juga konfrontasi kekerasan antara polisi air Korsel dan kapal nelayan Tiongkok.
Kapal patroli Korea Selatan melakukan operasi untuk mengusir kapal nelayan Cina ilegal dari perairan dekat perbatasan laut yang disengketakan dengan Korea Utara (Foto Agence France-Press)
Korea Selatan sudah berulang kali melaporkan keluhan soal pemancingan ilegal kapal ikan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel, Cho Joon-hyuk, mendesak Tiongkok untuk segera bersama-sama menangani permasalahan ini. Namun Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok terkait hal tersebut. (marksman/ sumber metrotvnews.com dan cnnindonesia.com)
