Operasi besar-besaran yang digelar otoritas pemerintah Bangladesh dalam menangkap warga sipil yang dituding berbuat kriminal memicu protes dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kelompok HAM berbasis di New York, Human Rights Watch (HRW) yang melayangkan permintaan resmi agar penangkapan ini segera dihentikan, serta pemerintah segera melaksanakan investigasi tepat kepada mereka yang ditangkap.
Protes keras yang dilayangkan pihak HRW, bukan tanpa alasan. Reaksi tersebut dipicu pemberitaan yang dilansir oleh media bdnews24, Jumat (17/6), yang memuat berita polisi merilis operasi penangkapan terhadap 11.307 orang hanya dalam empat hari pertama operasi.
Mereka yang ditangkap massal ini adalah para tersangka kasus pembunuhan yang disebut terkait dengan militan ISIS, yang membunuh dan menyerang para penulis sekuler, aktivis LGBT, kepercayaan minoritas dan lainnya.
HRW meragukan sejumlah besar penangkapan itu berdasarkan investigasi yang memadai. Mereka juga tidak yakin operasi ini akan menjadi cara efektif mengurangi kekerasan di negara tersebut.
Menurut Direktur HRW di Asia, Brad Adams, pemerintah Bangladesh memiliki kewajiban untuk mengakhiri beragam kasus kekerasan termasuk pembunuhan, namun harus melakukannya melalui prosedur yang tepat, dalam koridor hukum pidana sendiri serta juga hukum internasional.
“Setelah respons yang lambat atas beberapa kasus serangan-serangan mengerikan, pasukan keamanan Bangladesh kembali pada kebiasaan lama yakni mengumpulkan tersangka biasa, bukannya melakukan kerja keras dengan penyidikan yang layak,” ujar Adams.
HRW juga mengungkap, dari pengakuan beberapa sumber dan laporan media lokal, beberapa dari mereka yang ditahan diminta untuk membayar suap untuk mendapatkan kebebasan mereka. (marksman/ sumber: jpnn.com)
