Begitu mudahnya kapal Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina, mulai menimbulkan spekulasi besar. Selain karena kelemahan dari sisi keamanan, mudahnya Indonesia membayar tebusan juga dimanfaatkan para perompak.
“Gimana enggak jadi sasaran empuk, orang kita bayar uang tebusan terus, ya pasti mereka menyandera WNI kita lagi kalau ada yang melintas,” ketus Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).
Meski pemerintah membantah mengeluarkan uang sepeserpun, Hasanuddin tetap yakin pembebasan tawanan pada dua penyanderaan sebelumnya berhasil karena ada yang dibayarkan. “Silakan cek sendiri, itu yang jadi perompak udah pada beli rumah semua, jadi ya bagaimana enggak jadi sasaran empuk, faktanya begitu,” yakin TB Hasanuddin.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra. Dia berharap agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memilih negosiator untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sebab, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Filipina yang menjadi makelar pembebasan sandera.
“Karena di sana itu tim yang membebaskan rata-rata LSM. Pemerintah harus hati-hati karena di sana banyak makelar pembebasan,” kata Supiadin.
Makelar pembebasan penyanderaan itu sudah biasa mencari uang dari negara-negara yang warganya disandera kelompok bersenjata di Filipina. “Dia bilang saya bisa, saya bisa. Jadi kalau kita salah pilih negosiator akan habis,” jelas Supiadin.
Supiadin, menegaskan pihaknya telah menyepakati dengan pemerintah Filipina untuk tidak memberikan uang. Pemerintah Indonesia juga tidak memberikan uang.
“Seperti yang saya lakukan kemarin, pembebasan 10 sandera saya pimpin itu tanpa uang,” kata Politikus NasDem itu.
Dia merasa prihatin atas disanderanya tujuh WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina. Sebab, kejadian itu bukan yang pertama kali, melainkan sudah keempat kalinya. “Pertanyaannya kenapa ini terjadi lagi?” tandas Supiadin. Maka itu, menurut dia, konsep pemerintah yang telah membuat Crisis Center dan diplomasi total harus segera dilaksanakan.
Supiadin menjelaskan kompensasi dari kesepakatan tersebut, pihaknya menyekolahkan 35 anak Filipina Selatan. Anak-anak muslim itu akan bersekolah gratos di Aceh. Oleh karena itu, ia mengingatkan pembebasan sandera harus menggunakan pendekatan informal.
Ia mengakui kelompok kecil Abu Syaaf di Filipina banyak. Supiadin yakin kelompok yang menyandera WNI saat ini berbeda dengan sebelumnya. “Memang kelompoknya banyak, faksi-faksi Abu Sayyaf banyak. Yang notabene Abu Sayyaf sendiri tidak bisa mengendalikan faksi ini. Mengapa? macam-macam. Mungkin selama ini dapat tebusan dibagi tidak merata,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah berbicara dengan Filipina apakah kelompok Abu Sayyaf masuk dalam teroris atau pemberontak. Bila kategori pemberontak, maka Abu Sayyaf melawan pemerintahan yang sah Filipina.
“Tuntutannya jangan jadikan warga negata asing jadi sandera. Kalau mereka teroris bikin kesepakatan Indonesia-Filipina, kerjasama penindakan teroris,” tuturnya. (marksman/ sumber : tribunnews.com dan sindonews.com)
