Pemerintah Indonesia mengandalkan upaya negosiasi dengan pemerintah baru Filipina di bawah pimpinan Presiden Rodrigo Duterte terkait pembebasan tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di negara itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa ada perbedaan sikap antara pemerintah lama dan pemerintah baru dalam menyelesaikan persoalan penyanderaan tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa Duterte lebih mengandalkan pendiri Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, sebagai counterpart atau penghubung. Nur Misuari dianggap memiliki akses komunikasi ke kelompok Abu Sayyaf.
“Duterte sikapnya agak berbeda dengan yang lalu. Lebih mengedepankan Nur Misuari untuk menjadi counterpart-nya. Hubungannya lebih dekat. Mungkin nanti Misuari yang akan menyelesaikan masalah ini dengan kelompok Abu Sayyaf,” ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (1/7).
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah masih mengenyampingkan operasi militer untuk membebaskan ketujuh WNI tersebut karena sebelumnya Indonesia tidak bisa langsung masuk ke Filipina.
Sumber: Tribunnews
