Meningkatnya peristiwa penyanderaan Warga Asing khususnya warga negara Indonesia oleh kelompok sempalan Abu Sayyaf di Laut Sulu, Mendapat perhatian serius dari Presiden Filipina yang baru saja dilantik, Rodrigo Duterte. Oleh karena itu Duterte berjanji berusaha keras untuk mengakhiri tindakan kriminal yang terjadi di Laut Sulu.

Pernyataan sikap itu disampaikan Menteri Luar Filipina, Perfecto Rivas Yasay Jr di Manila usai menggelar pertemuan dengan Menlu RI, Retno LP Marsudi, membahas upaya pembebasan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Filipina selatan.

Menlu RI, Retno Marsudi, saat melakukan pembahasan pembebasan WNI tersandera dengan Menlu Filipina, Perfecto Rivas Yasay Jr. di Manila (1/7)

Pertemuan bilateral itu dilakukan sehari setelah Yasay dilantik pada Kamis (30/6). Menteri Luar Negeri Indonesia adalah tamu asing pertama yang melakukan pertemuan dengan Yasay setelah dia dilantik.

Dalam pembicaraan tersebut, Menlu RI Retno menekankan keselamatan para WNI adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera. Retno menegaskan penyanderaan ABK Indonesia oleh kelompok bersenjata yang terjadi untuk ketiga kalinya di Filipina selatan sama sekali tidak dapat ditolerir.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta agar Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu.

Menanggapi hal tersebut, Menlu Yasay menegaskan adanya komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Filipina yang baru, Rodrigo Duterte, untuk upaya kemananan di laut Sulu. Hal ini, mengingat Perairan Sulu sangat penting artinya bagi lalu lintas perdagangan batubara antara Indonesia dengan Filipina.

Karena hampir 96 persen kebutuhan batubara Filipina selatan dipasok dari Indonesia. Perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai USD. 4,6 Milyar, dengan surplus berada di pihak Indonesia (+USD 3.19 Milyar).

96 persen kebutuhan batubara Filipina selatan dipasok dari Indonesia. (foto : dok. Reuters)

Kedua Menteri Luar Negeri sepakat mendorong kerja sama konkret dalam pengamanan Laut Sulu, antara lain melalui penetapan “Sea Lane Corridor”.

Kedua pihak juga sepakat bahwa kerja sama konkret dapat segera dilakukan mengingat sudah ada Perjanjian Patroli Perbatasan 1975; Hasil Pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016; serta Pertemuan Menteri Pertahanan RI-Filipima di Manila pada 26 Juni 2016. (marksman/ sumber : kemenlu.go.id dan antaranews.com)