Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyakini adanya peran negara asing yang mungkin terlibat dalam upaya kudeta, untuk menggulingkan Erdogan dari kekuasaan. Namun, Erdogan sendiri masih enggan menyebutkan negara yang diduga terlibat tersebut.
Hal tersebut disampaikan Erdogan sebelum mengumumkan penerapan keadaan darurat selama tiga bulan, menyusul upaya kudeta yang terjadi pada 15 Juli 2016 lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa kudeta yang terjadi di Turki pekan lalu mungkin masih belum berakhir. Namun, Erdogan membantah pernyataan jika demokrasi Turki tengah terancam.
“Kita akan tetap berada dalam sistem demokrasi parlementer. Kita tidak akan pernah menjauh dari sistem itu,” ujar Erdogan dengan tegas.
Dalam pidato nasional di depan menteri pemerintahan yang disiarkan langsung oleh televisi setempat, Rabu malam (20/7/2016), Presiden Erdogan menyatakan keadaan darurat selama tiga bulan. Keadaan darurat ini memungkinkan pemerintah mengejar orang-orang yang bertanggung jawab atas kudeta militer, yaitu pendukung ulama Turki di Amerika Serikat, Fethullah Gulen.
Menurut Erdogan, langkah tersebut sejalan dengan konstitusi Turki serta tidak bertentangan dengan aturan hukum dan kebebasan warga Turki. Dalam status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen. Langkah itu diambil Erdogan untuk menghilangkan “virus” atau hal yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi Turki.
Mantan Wali Kota Istanbul itu juga menyatakan bahwa pembersihan yang dilakukannya terhadap orang-orang yang diduga mendukung kudeta masih akan terus berlanjut, terutama di dalam militer Turki.
Sejauh ini, lebih dari 50 ribu orang dilaporkan telah ditahan atau dipecat terkait upaya kudeta yang menewaskan sedikitnya 265 orang dan melukai ribuan orang lainnya di Turki.
Sumber: internasional.republika.co.id dan news.okezone.com
