Presiden Joko Widodo mengangkat Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengantikan Luhut Binsar Panjaitan. “Kami angkat Wiranto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,” kata Presiden, Rabu (27/7). Ini adalah untuk ketiga kalinya Wiranto duduk di kursi menteri.
Di era pemerintahan Soeharto dan B.J. Habibie, Wiranto dipercaya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan 14 Maret 1998 – 20 Oktober 1999. Ketika pemerintahan dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 26 Oktober 1999 – 15 Februari 2000.
Wiranto lahir di Kota Yogyakarta, 4 April 1947, putra pasangan RS Wirowijoto, seorang guru sekolah dasar dan Suwarsijah. Setamat SMA Negeri 4 Surakarta, Wiranto melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional dan selesai pada 1968.
Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1987 – 1991. Setelah itu, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Maret 1998, Soeharto menunjuk Wiranto menjadi Panglima ABRI. Pada tahun itu juga, terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Soeharto mundur dari RI 1 dan digantikan B.J. Habibie.
Pada masa itu, Wiranto salah satu tokoh kunci mengendalikan keamanan. Habibie mempertahankan Wiranto sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).
Wiranto mengikuti proses pelepasan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu kebijakan Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur dari Indonesia.
Terkait peristiwa di Timor Timur, kini bersalin nama menjadi Timor Leste, ada tuduhan yang tidak mengenakan bagi Wiranto. Dia disebut dalang kerusuhan. Namun, tuduhan itu hingga saat ini tidak pernah terbukti. Wiranto menganggap tudingan itu untuk memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
Saat kepemimpinan nasional di tangan Gus Dur, karier Wiranto tetap bersinar. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, namun kemudian ia mengundurkan diri.
Pada 2004, Wiranto maju sebagai calon presiden bersama Salahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden. Langkah Wiranto kandas pada putaran pertama karena hanya memperoleh 26.286.788 suara atau 22,15 persen.
Menyongsong Pemilihan Umum 2009, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 21 Desember 2006. 1 Mei 2009, Wiranto menyatakan kembali ikut Pilpres. Tetapi kali ini ia sebagai calon wakil presiden dari Jusuf Kalla. Pasangan ini kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Menjelang Pilpres 2014, Wiranto masih punya hasrat memimpin negeri ini. Jauh-jauh hari, Wiranto mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden bersama pengusaha media Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon wakil presiden.
Rencana itu akhirnya urung karena Hanura tidak cukup suara mengusung Wiranto-Hary Tanoe di Pilpres. Keduanya pecah kongsi. Wiranto dan partainya mendukung pencapresan Joko Widodo, sedangkan Hary Tanoe ada di barisan pendukung Prabowo Subianto.
Joko Widodo terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Hanura mendapat jatah dua kursi menteri. Ketua DPP Hanura Saleh Husin ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi, sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pada perubahan susunan kabinet pertama, Agustus 2015, Presiden tidak mengutak-atik menteri dari Partai Hanura. Namun, reshuffle kabinet kedua, Presiden mencopot dua kader Partai Hanura dari kursi menteri, yaitu Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Sebagai gantinya, Presiden Jokowi memberikan kursi menteri yang lebih strategis kepada Partai Hanura. Wiranto dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. (marksman/ sumber : metrotvnews.com dan liputan6.com)
