Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar 849 juta dolar AS (sekitar Rp 11,3 triliun) untuk pengadaan satelit dianggap terlalu tinggi. Oleh karena itu, Kemenhan akan kembali membahas rincian anggaran untuk pengadaan satelit pertahanan tersebut.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda (Laksda) Leonardi seperti dilansir Tempo pada Rabu (31/8) mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan mempelajari anggaran yang dinilai terlalu tinggi itu. Menurutnya, Kemenhan akan menyampaikan hasil kajiannya.
“Apakah ada pembanding spesifikasi yang sama dan lebih murah?,” ujar Laksda Leonardi.
Komisi Pertahanan DPR memberi tenggat waktu selama tiga pekan kepada Kemenhan untuk membahas rincian teknis dan spesifikasi serta menentukan harga pembelian satelit pertahanan. Pembahasan ulang soal anggaran itu akan dimulai pekan depan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa anggaran pengadaan satelit pertahanan bisa lebih murah, dengan ditekan hingga 650 juta dolar AS (sekitar Rp 8,6 miliar).
“Kemarin juga belum jelas kegunaan, jangkauan, dan kebutuhannya. Koordinasi dengan TNI juga belum detail,” ujar Hasanuddin di gedung DPR Jakarta, Senin (29/8).
Hasanuddin menjelaskan bahwa anggaran untuk satelit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 1,3 triliun akan diatur penggunaannya. Menurutnya, Rp 300 juta akan digunakan untuk memperpanjang sewa satelit selama tiga tahun, sementara Rp 1 triliun akan digunakan dengan beberapa persyaratan
Sumber: tempo.co
