Thailand rencananya akan mengadakan pemilihan umum pada akhir 2017, Jenderal Chalermchai Sitthisat berjanji bahwa Angkatan Bersenjata akan menghormati konstitusi.
“Saya dapat mengkonfirmasikan bahwa tidak akan ada kudeta. Apa yang akan menjadi alasan untuk melakukan kudeta?” tanya Jenderal Chalermchai Sitthisat. “Tidak akan ada kudeta. Kita telah belajar dari apa yang terjadi (di masa lalu)”, katanya.
Tentu saja, junta militer yang saat ini berkuasa adalah karena telah melakukan kudeta pada 2014. Tapi ya sudahlah karena junta militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum, yang baru saja kehilangan raja tercinta, dapat menyelesaikan konstitusi baru.
Dan siapa pun yang nantinya terpilih, Thailand dapat mengandalkan militer untuk tetap keluar dari politik, kata Sitthisat.
“Ketika pemilihan umum dilaksanakan, setiap orang harus menerima aturan. Militer tidak akan menolak hasil pemungutan suara”, katanya, bahkan jika kelompok politik yang digulingkan militer pada 2014 terpilih kembali, menurut laporan Bangkok Post.
Pada tahun 2014, pemerintah Yingluck Shinawatra digulingkan oleh militer Thailand, hanya beberapa hari setelah Panglima Militer (yang sekarang menjadi perdana menteri) berjanji tidak akan melakukan kudeta. Militer telah mengasingkan kakak Yingluck, yaitu Thaksin Shinawatra, pada tahun 2006.
Mengingat militer telah berhasil merebut kekuasaan 12 kali sejak 1932, dan gagal pada tujuh upaya kudeta, pernyataan sang Jenderal menyebabkan gurauan di media sosial.
“Jika tentara mengatakan sesuatu seperti itu berarti mereka pastinya akan melakukan hal yang sebaliknya”, komentar Eakapong Leesinla dalam Facebook, seperti dilansir South China Morning Post.
“Mengapa mengajukan pertanyaan seperti itu”, kata Pim Pongchandr di situs yang sama. “Kita semua tahu apa yang akan ia katakan, siapa yang bilang setuju?”
Militer mengatakan bahwa langkah itu diambil untuk menciptakan stabilitas setelah konflik bertahun-tahun antara pendukung Shinawatra dan lawan-lawan politiknya. Kritikus mengatakan bahwa militer bertindak dalam mendukung elit negara itu. Shinawatra dan kakaknya yang bagi sebagian orang sebagai juara kaum miskin; kepada yang lain, korupsi mengakibatkan kosolidasi kekuasaan.
Reuters melaporkan bahwa pemilihan terbaru mungkin akan ditunda karena pemerintah berusaha untuk menyusun undang-undang pemilu yang baru.
“Ini bukan penundaan tetapi karena kerumitan dalam penyusunan undang-undang pemilu, pemilu tidak akan terjadi tahun ini”, kata Somjet Boonthanom, anggota Majelis militer ditunjuk National Legislative Assembly (NLA).
Pemilihan umum kemungkinan akan diadakan pada bulan Maret atau April 2018, katanya.
