Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berjanji menaikkan anggaran pertahanan sebesar 100 persen pada 2018. Syaratnya, TNI juga harus membantu pencapaian target penerimaan pengampunan pajak (tax amnesty) yang hingga kini digulirkan pemerintah.
“Menkeu berjanji jika memenuhi target (pajak), anggaran TNI (pertahanan) naik 100 persen,” ujar Panglima TNI Gatot Nurmantyo, saat penutupan Rapimnas TNI 2017 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
Dengan demikian, jika mencapai target pencapaian pajak, pada 2018 mendatang anggaran pertahanan naik menjadi Rp 216 triliun, dari yang sebelumnya sebesar Rp 108 triliun.
“Jadi kalau sekarang (tahun 2016) sebesar Rp 108 triliun, tahun 2018 menjadi Rp 216 triliun, dan itu kenangan yang indah bagi saya karena saya pensiun,” ucap Panglima TNI.
Kementerian Keuangan RI dan TNI telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia.
Nota Kesepahaman ini ditandatangani Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di hadapan peserta Rapim TNI 2017.
Maksud dan tujuan Nota Kepahaman antara Kemenkeu RI dan TNI untuk mengatur rencana kerja sama antara Kementerian Keuangan dan TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman dimaksud.
Sumber : Beritasatu.com
