Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar jangan sampai kunjungan salah seorang pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016,” ujar Abdul Kharis Almasyhari, di Jakarta, 20/1/2017.
Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.
KTT LB OKI tersebut memutuskan pengesahan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.
Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.
“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” kata Abdul Kharis Almasyhari.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.
“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel,” katanya.
Kunjungan Istibsyaroh ke Israel Bukan atas Nama MUI
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menegaskan kunjungan salah seorang pengurus MUI, Istibsyaroh, ke Israel bukan atas nama MUI.
“MUI dalam waktu dekat akan memanggil beliau untuk meminta klarifikasi atau tabayyun atas kunjungannya, karena kunjungan itu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan MUI,” ujar Zainut Tauhid Saadi melalui pernyataan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, 20/1/2017.
Menurut Zainut, pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut karena dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi.
MUI melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara zionis dengan atau tanpa dalih apa pun.
“MUI sebagai salah satu representasi umat Islam Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina,” katanya.
Zainut menegaskan, kebijakan tersebut sesuai dengan semangat konstitusi yakni menolak segala macam bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Israel, kata dia, adalah negara agresor dan penjajah yang selama ini berbuat dzalim terhadap rakyat Palestina.
Sebelumnya, dilansir dari website Kementerian Luar Negeri Israel (Israel Ministry of Foreign Affairs), kunjungan Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC), tapi tidak dijelaskan isi pertemuan tersebut.
Prof. Hajjah Istibsyaroh adalah Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI.
Wapres Imbau Lihat Konteks Kunjungan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau publik untuk melihat konteks kunjungan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Israel dan bertemu Presiden Reuven Rivlin.
“Soal MUI saya belum dengar kabarnya, kalau negara seperti Israel yang tidak ada hubungan diplomatik, yang tidak boleh berkunjung itu biasanya pejabat negara, jadi nanti di paspornya tertulis tidak boleh mengunjungi Israel,” ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, 20/1/2017.
Pada 18 Januari 2017, laman Kementerian Luar Negeri Israel memuat berita dan foto kunjungan tokoh MUI dan pertemuan mereka dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan, meskipun pejabat negara dilarang mengunjungi Israel, namun masyarakat sipil Indonesia banyak sekali yang berkunjung untuk berziarah.
“Kalau orang biasa itu, banyak sekali yang berkunjung ke sana untuk pergi berziarah, Kristen berziarah ke sana, Islam ke Masjid Al Aqsa, itu rutin,” ujarnya.
JK pun mengatakan pernah mengunjungi Israel, namun saat dirinya tidak menjabat di pemerintahan.
“Gusdur pernah ke sana, saya pernah ke sana, tapi dalam posisi bukan pejabat,” ujarnya.
Antara
