Jakarta – Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah berpendapat pemerintah dapat memanfaatkan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk turut mewujudkan poros maritim.
“Pada masa kepemimpinan Obama, pengaruh Amerika di kawasan Asia Pasifik vakum, seperti tidak dipedulikan. Makanya China muncul, termasuk dengan klaimnya di Laut China Selatan dan Timur,” ujar Reza di Jakarta, Sabtu, 21/1/2017.
Kini kemunculan China untuk menjadi negara “super power” direspon oleh Trump dengan reaksi keras berupa ancaman eskalasi militer.
Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk menawarkan investasi dan pengembangan infrastruktur poros maritim yang dinilai masih belum terlalu kuat.
“Ada beberapa daerah yang belum dikembangkan, ini bisa menjadi celah untuk bekerja sama dengan Trump mengingat keinginannya menghentikan hegemoni China di Asia Pasifik,” ujar Reza.
Meski pun demikian, untuk memutuskan apakah pemerintah akan bekerja sama dengan China atau Amerika, memerlukan kajian yang mendalam dan sikap waspada.
Ketua Ikatan Alumni Hubungan Internasional (Ikahi) Universitas Padjajaran Irman G Lanti berpendapat Indonesia harus menentukan sikap sebelum berpihak pada salah satu negara.
“Trump sudah tidak lagi memandang China sebagai ancaman, tapi sudah sebagai lawan. Trump akan keras ke sini, kita harus melihat keuntungan dan kerugiannya,” ujar Irman pada kesempatan yang sama.
Dia menilai selama ini Presiden Joko Widodo dalam menjalin hubungan dengan China terlihat hanya sebatas hubungan perdagangan dan investasi, tidak ada hubungan diplomatis secara kuat.
“Dalam kasus ini Trump akan melihat apakah Indonesia kawan atau lawan, sedangkan Indonesia dan China hanya ada kepentingan perdagangan, bukan hubungan diplomasi yang pasti. Oleh karenanya pemerintah harus terbuka, tentukan sikap secara jelas China,” ujar Irman G Lanti.
Antara
