Wacana Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang mengatakan, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017, mendapat kritikan dari anggota Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, di Jakarta, Kamis, menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga itu.
Ini penting menurut dia sekalipun TNI menyatakan diri berhasil mengawal swasembada pertanian, yang nota bene sebetulnya program Kementerian Pertanian dengan bukti Indonesia tidak impor beras lagi pada 2016.
Ono mengatakan, jajaran bintara pembina desa di semua Komando Rayon Militer memiliki data di bidang pertanian ini secara lengkap.
Saat Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah-masalah pertanian maka kesertaan TNI di bidang itu dia nilai baik. Namun apabila sistem sudah terbangun maka TNI harus kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
“Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah,” kata dia.
Tema swasembada pertanian ini juga yang mengisi ruang-ruang pamer dan materi pembekalan pada Rapat Pimpinan TNI 2017. Mesin-mesin pertanian, bibit-bibit, dan sistem produksi serta mekanisasi pertanian hadir di satu tenda raksasa di Rapat Pimpinan TNI 2017 itu.
Indonesia pernah mendapat penghargaan swasembada pangan dari FAO pada 1988 tanpa melibatkan TNI secara langsung dan masif seperti saat ini. Saat itu, Presiden Soeharto menerima penghargaan itu di Kantor Pusat FAO, di Roma, Italia.
Terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu oleh Markas Besar TNI, menurut Ono Surono, Komisi IV DPR RI akan berencana mengundang pihak TNI dalam rangka meminta data keberhasilan kemitraan TNI dengan Kementerian Pertanian di bidang pertanian.
Sumber : antaranews.com
