WASHINGTON – Jet tempur F/A-18 Hornet dan F/A-18E/F Super Hornet Angkatan Laut AS adalah ujung tombak, perwujudan mencolok sebagai kekuatan terbesar dari grup tempur kapal induk. Akan tetapi hampir dua pertiga dari armada jet tempur tersebut dilarang terbang karena sebagian mereka sedang menjalani perawatan atau menunggu suku cadang untuk perbaikan di depot penerbangan. (Defense Aerospace)
Secara keseluruhan, lebih dari setengah armada jet tempur Angkatan Laut AS dilarang terbang, sebagian karena tidak ada cukup uang untuk memperbaiki mereka.
Kurangnya anggaran juga menyebabkan terganggunya perbaikan sejumlah armada kapal perang dan kapal yang membutuhkan perbaikan bertambah. Overhaul yang diperlukan untuk ketersediaan kapal perang angkatan laut juga banyak yang dibatalkan atau ditangguhkan, dan ketika telah tiba waktunya bagi kapal tersebut diperbaiki maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya.
Bagi setiap kapal induk yang beroperasi selama 3 tahun berturut-turut merupakan waktu yang panjang dan beberapa kapal selam terpaksa keluar dari layanan untuk jangka waktu yang panjang, bisa mencapai empat tahun atau lebih.
Kapal selam Boise telah kehilangan sertifikasi menyelamnya dan tidak bisa dioperasikan serta kini tertunda pengerjaannya di galangan kapal. Para pemimpin mengklaim bahwa apabila tidak memperoleh suntikan dana lagi maka akan ada tambahan 5 kapal selam yang bakal non aktif di akhir tahun ini.
Angkatan Laut AS tidak bisa memperoleh dana untuk para personelnya yang ada dalam layanan dan sebagian dari mereka terpaksa beralih tugas, dan sekitar USD 440 juta diperlukan untuk membayar gaji para pelaut. Layanan juga mengklaim sekitar 15 % dari fasilitas pantai saat ini dalam kondisi rusak yang mana menunggu perbaikan, penggantian atau pembongkaran.
Gambaran suram yang disajikan oleh para pemimpin angkatan laut tersebut sangat kontras dengan pemerintahan Trump yang telah berbicara secara luas tentang rencana untuk menumbuhkan Angkatan Laut yang saat ini memiliki 308 unit kapal perang dalam armadanya menjadi 350 unit kapal perang (sekarang dipimpin oleh Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana John Richardson yang bermaksud menambah armada kapal perang hingga 355 unit).
Staf Richardson menyebutkan rincian lebih lanjut tentang bagaimana penambahan itu akan dilaksanakan. Tampak seolah-olah Angkatan Laut memiliki anggaran yang berlimpah untuk mencapai tujuan mulia tersebut.
Namun untuk saat ini, terjadi penghematan uang karena dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan anggaran sebagaimana diamanatkan oleh pemerintahan Obama, Kongres dan ketidakmampuan anggota parlemen untuk menyediakan dana yang tak terganggu untuk layanan militer dan pemerintah pada umumnya.
Anggaran telah dipotong menyusul pengurangan dalam hal permintaan untuk layanan armada dan Angkatan Laut harus menghemat dana pembuatan kapal, secara sadar memangkas anggaran pemeliharaan dan pelatihan daripada mengurangi jumlah kapal, yang tentunya butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali dan tidak akan dapat segera diproduksi meskipun ada dana yang tersedia.
