Nunukan – Pemerintah memprogramkan pembangunan pangkalan militer di Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan RI-Malaysia yang disebarkan di seluruh kabupaten/kota dan obyek vital.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie melalui keterangan tertulis Humas Pemprov Kaltara, 14/2/2017, menyatakan program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu terkait dengan penyebaran prajurit TNI ke wilayah perbatasan negara di daerah itu. Untuk merealisasikan program itu, Irianto Lambrie mengaku akan menyediakan lahan seluas 50.000 hektare masing-masing 26.000 hektare di wilayah perbatasan dan 24.000 hektare di wilayah obyek vital atau lokasi strategis nasional.
Ia mengaku telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara terakit untuk menyusun dan menyediakan lahan yang dibutuhkan di kabupaten/kota yang akan dijadikan penempatan markas TNI.
Penempatan prajurit TNI di wilayah perbatasan khususnya Kaltara diharapkan dapat mengangkat perekonomian wilayah itu setelah infrastruktur pertahanan yang memadai.
“Lahan seluas 50.000 hektare yang dibutuhkan bukan dalam satu hamparan tapi menyebar sepanjang garis perbatasan negara RI dengan Malaysia dan obyek-obyek vital dan strategi nasional,” terang Irianto Lambrie.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Nunukan dapat disediakan di Kecamatan Tulin Onsoi, Seimenggaris, Lembudu, Pulau Sebatik dan lain-lainnya dengan menggunakan dana APBN dari Kementerian Pertahanan.
Antara
