Jakarta Greater

Berita Militer dan Alutsista

Trump Cabut Embargo Demi Penjualan F-16 ke Bahrain

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mencabut embargo yang telah diberlakukan kepada Bahrain oleh pemerintahan Obama akibat pelanggaran hak asasi manusia yang disponsori negara, hal ini dilakukan agar Bahrain dapat menerima 19 unit jet tempur F-16 yang telah dipesannya, seperti dilansir dari Defense News.

Keputusan untuk mengizinkan penjualan jet tempur multiperan F-16 tersebut mungkin “sebagai bagian dari strategi kebijakan Trump untuk melawan pengaruh regional seperti Iran”, menurut Congressional Research Service (CRS).

Bahrain telah menjadi peserta aktif dalam koalisi yang dipimpin Arab Saudi melawan pemberontak Houthi di Yaman, situasi yang terus memburuk menjadi krisis kemanusiaan semakin parah dari hari ke hari. Selanjutnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyebut kerajaan bermaksud untuk menyingkirkan penduduk Syiah di Bahrain.

Menurut Human Rights Watch, Bahrain secara rutin menyiksa tahanan, membungkam lawan-lawan politik melalui undang-undang dan bertindak sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan pembangkang politik, seperti dalam laporan tahun 2016 mengenai Bahrain.

Bahrain juga telah mengerahkan sortie untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok teroris ISIS di Suriah, namun tapi tidak di Irak, demikian tulis CRS.

Bloomberg memperkirakan kesepakatan Amerika Serikat bisa bernilai antara USD 2,7 – 4 miliar, tergantung pada apakah paket tersebut termasuk dukungan untuk upgrade jet tempur F-16 Bahrain yang ada saat ini.

Pada hari Kamis, Jenderal Angkatan Darat AS Joseph Votel mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa masalah hak asasi manusia telah menjadi sumber ketegangan antara Bahrain dan Amerika Serikat di masa lalu, hal ini menghambat tawaran pembelian persenjataan yang menguntungkan.

“Perkembangan yang lambat pada masalah kunci [penjualan militer asing, atau FMS], khususnya pesanan tambahan pesawat F-16 dan upgrade armada F-16 Bahrain yang sudah ada, karena kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia yang potensial di negeri ini, terus mempertegang hubungan kita”, kata Votel.

Share:

Penulis: